SAMARINDA — Sejumlah dosen, guru besar, dan peneliti hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) resmi mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam uji materi kebijakan penganggaran pendidikan di Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut ditempuh untuk menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak seharusnya dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi keluar dari mandat utama sektor pendidikan.
Para akademisi menilai ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam konstitusi merupakan jaminan dasar untuk menjaga kualitas proses belajar-mengajar secara berkelanjutan. Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan fiskal agar tidak berdampak pada pemenuhan hak dasar pendidikan masyarakat.
Pembaca Setia Radar Media!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Media?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
👉 https://koran.radarmedia.id
📱 https://digital.radarmedia.id/rm18mar2026/mobile/
Radar Media – Aktual, Cepat, dan Terpercaya.
