SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Samsun, menegaskan sikap tegas Fraksi PDI-Perjuangan terkait rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menyatakan fraksinya sepenuhnya mendukung langkah protes dan penolakan yang tengah digulirkan di DPRD Kaltim.
Menurut Samsun, Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam memiliki hak yang jelas atas porsi DBH yang lebih besar sesuai ketentuan undang-undang. Karena itu, wacana pemotongan yang muncul dinilai tidak hanya tidak adil, tetapi bertentangan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
“Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan sikap baik itu memiliki batas ketika menyangkut kesejahteraan masyarakat. DPRD Kaltim, kata dia, tidak bisa menutup mata terhadap beban yang dirasakan daerah apabila kebijakan pemotongan DBH terus dilanjutkan.
Samsun menambahkan apabila jalur konstitusional dan itikad baik yang ditempuh pemerintah daerah tidak mendapatkan respons memuaskan dari pusat, maka DPRD tidak dapat menghalangi ketika masyarakat Kaltim memilih turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami tentunya tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi,” tegasnya.
Untuk saat ini, kemungkinan Kaltim hanya memegang dana sebesar Rp15 triliun untuk anggaran murni tahun depan. Sangat merosot sekali yang sebelumnya bisa mencapai Rp21 triliun. Pembahasan itu masih berjalan dan akan diketahui pada akhir bulan November.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
