SAMARINDA – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 mulai digelar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini menelaah arah kebijakan dan plafon anggaran untuk tahun depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan postur APBD 2026 masih bersifat proyeksi. Dalam rancangan awal, APBD diperkirakan mencapai Rp21,3 triliun. Namun, angka itu belum bersifat final.
“Kabar sementara yang beredar ada pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) mencapai 50 persen atau sekitar Rp5 triliun,” ujarnya usai rapat bersama TAPD di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (2/9/2025).
Jika benar terjadi pemangkasan, komposisi APBD Kaltim bisa menyusut drastis dan hanya berkisar Rp16–17 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Hasanuddin menambahkan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk pastinya, menunggu instruksi atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” lanjutnya.
Dalam rapat Banggar bersama TAPD, pembahasan masih mengacu pada asumsi Rp21,3 triliun. Penyesuaian belanja baru akan dilakukan setelah aturan teknis diterbitkan. Hasanuddin menegaskan, program prioritas kepala daerah akan tetap menjadi pegangan utama meski terjadi pemangkasan anggaran.
“Masih ada pembahasan lanjutan dengan TAPD. Belum final,” tegasnya. (ADV/KALTIM)
