SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 sejak Selasa (2/9/2025).
Rapat maraton yang berlangsung hingga Kamis malam (4/9/2025) itu berjalan alot. Berbagai program dari masing-masing SKPD dibedah untuk diefisiensikan atau diprioritaskan, namun pembahasan belum kunjung final.
Pantauan Media Kaltim hingga pukul 21.10 WITA menunjukkan pembahasan baru sebatas KUA-PPAS APBD Perubahan 2025.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebelum APBD Perubahan disahkan.
“Kita sudah bedah tiga hari sampai malam, melihat detail. Kita masih lanjut, hari Senin nanti (untuk rapat paripurna) apakah dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk KUA-PPAS 2025 APBD Perubahan dulu, apa perpanjangan. Tapi secara pribadi, kalau melihat waktu semakin sempit, tanda tangan kesepakatan untuk perubahan dulu,” ujarnya usai rapat di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Hamas, sapaan akrab Hasanuddin, menambahkan angka pasti dalam APBD Perubahan 2025 masih menunggu koreksi dari pemerintah. Meski begitu ia optimistis dokumen tersebut dapat dirampungkan dan ditetapkan sesuai jadwal.
“KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 perlu disepakati dulu meski kita juga membahas APBD Murni 2026. Kayaknya kalau APBD Perubahan tidak ada penundaan, kalau murni kita tunggu dulu,” jelasnya.
Sementara itu, pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 masih tertahan. DPRD dan TAPD menunggu kepastian pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan yang mengacu pada Permenkeu Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
“Kan sudah ada intro bahwa ada pemotongan dari Dana Bagi Hasil (DBH) 50 persen, tapi belum ada yang masuk,” terang Hamas.
Sebelumnya, APBD Kaltim 2026 diperkirakan mencapai Rp21,3 triliun. Namun dengan adanya pemotongan 50 persen DBH dalam dana transfer ke daerah (TKD), potensi berkurangnya anggaran diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun.
“Berkemungkinan dipotong untuk DBH. Kita menunggu itu. Jika sudah pasti, tentu dibahas lagi dengan pemerintah dan insya Allah akan disepakati. Kita lihat ya, masih ada satu hari lagi,” pungkasnya. (ADV)
