KUKAR – Penurunan tajam kapasitas fiskal kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memaksa pemerintah daerah mengubah pola kerja birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta bersiap menghadapi keterbatasan anggaran yang jauh lebih sempit dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono pada Rabu (1/4/2026). Ia memaparkan tekanan itu disebabkan oleh penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar dari sebelumnya Rp11,3 triliun, kini turun menjadi Rp7,4 triliun. Sehingga berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
“APBD Kukar tahun sebelumnya mencapai Rp11,3 triliun, namun tahun ini turun menjadi Rp7,4 triliun,” ujarnya.
Penurunan tersebut diperparah dengan defisit sebesar Rp1,9 triliun. Kondisi itu membuat ruang fiskal efektif yang bisa digunakan pemerintah hanya tersisa sekitar Rp5,4 triliun.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dihindari. Seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan strategi kerja dan penggunaan anggaran.
Dari total fiskal yang tersedia, belanja pegawai menyerap sekitar Rp2,4 triliun. Artinya sisa anggaran untuk operasional dan program menjadi sangat terbatas.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kukar mendorong efisiensi di semua lini. Tidak hanya program besar, tetapi kegiatan operasional sehari-hari.
Penghematan dilakukan mulai dari perjalanan dinas hingga penggunaan alat tulis kantor. Rapat pun diarahkan lebih banyak dilaksanakan di dalam kantor untuk menekan biaya.
“Konsekuensinya, semua belanja harus dikurangi. Tapi kita tetap bersyukur,” ujarnya.
Sunggono menekankan pentingnya adaptasi dalam bekerja. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu solusi untuk menjaga efektivitas program.
Pendampingan kegiatan seperti Rapat Anggota Tahunan koperasi didorong bisa dilakukan secara virtual. Selain itu, peran staf di tingkat kecamatan diminta lebih dimaksimalkan.
Dalam upaya menekan biaya operasional, Pemkab Kukar mulai mempertimbangkan kebijakan kerja fleksibel. Skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) menjadi salah satu opsi yang dikaji.
Langkah itu diarahkan untuk mengurangi penggunaan listrik, air, hingga kendaraan dinas. Namun kebijakan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran tanggung jawab.
“Ini bukan libur, tapi kerja yang lebih fleksibel,” tegasnya.
Sunggono mengingatkan disiplin tetap menjadi kunci utama. ASN tetap dituntut menjaga kinerja meski dalam pola kerja yang lebih adaptif.
Ia bahkan mengingatkan hal sederhana seperti mematikan lampu kantor ketika tidak digunakan sebagai bagian dari efisiensi.
Sunggono mengajak ASN menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal perbaikan diri. Tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi profesionalisme kerja.
Ia menekankan keterbatasan anggaran harus direspons dengan peningkatan kualitas kinerja.
“Momentum Idulfitri ini mari kita jadikan sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” sebutnya.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
