SAMARINDA – Isu efisiensi anggaran kembali menyeruak. Transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami penurunan signifikan, dari Rp919 triliun menjadi Rp650 triliun atau terpangkas sekitar Rp269 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pihaknya tidak akan mengorbankan pembangunan di daerah. Meski demikian, ia mengakui kemungkinan ada penundaan beberapa proyek.
“Harus tetap ada proses walaupun bertahap. Jalan yang 100 kilometer dibangun dulu 50 kilometer, yang penting ada progres dan masyarakat melihat kinerja pemerintah,” tegasnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, semangat Komisi III tetap sama: pembangunan dilakukan bertahap sembari menunggu kepastian anggaran. Hingga kini, keputusan terkait besaran efisiensi dan bentuknya — apakah berupa penundaan, bantuan keuangan pusat, atau pemotongan — masih belum jelas.
“Jadi kami belum berani bahas dulu,” ujarnya.
Sejauh ini, setidaknya ada dua proyek jalan di Kaltim yang mengalami penundaan: jalan di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu (Mahulu), dan jalan menuju Bandara APT Pranoto, Samarinda. Penundaan dilakukan karena masih tersedia jalan alternatif yang bisa digunakan masyarakat. (ADV/DPRDKALTIM)
