SAMARINDA – Persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kota Samarinda. Menanggapi hal tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda memberikan rekomendasi teknis yang tajam terkait arah pembangunan infrastruktur kota agar tidak sekadar menjadi proyek fisik tanpa fungsi yang maksimal.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan efektivitas penanggulangan banjir sangat bergantung pada konektivitas antar sarana. Ia mengkritik pola pembangunan yang terkesan parsial atau terpotong-potong di beberapa titik.
Dalam pandangan Pansus, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem. Abdul Rohim menekankan keberadaan kolam retensi tidak akan banyak membantu apabila saluran pembuangan akhirnya tidak tersedia atau mampet.
“Setiap proyek pengendalian banjir itu harus diselesaikan dalam satu sistem yang utuh. Semuanya harus tersambung, mulai dari kolam retensi, polder, saluran outlet, hingga drainase yang terhubung langsung ke sungai,” tegas Abdul Rohim saat memaparkan hasil evaluasi, Rabu (13/5/2026).
Ia mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk lebih cermat dalam merancang garis aliran air agar anggaran yang dikucurkan miliaran rupiah tidak terbuang percuma karena air tetap tergenang akibat sistem yang tidak tuntas.
Salah satu bukti nyata dari lemahnya integrasi sistem yang ditemukan Pansus adalah proyek Kolam Retensi Sempaja. Meskipun secara fisik kolam tersebut sudah ada, fungsinya dalam mereduksi luapan air di wilayah Sempaja dan sekitarnya dinilai masih jauh dari harapan.
“Pansus menyoroti secara khusus proyek Kolam Retensi Sempaja. Sampai saat ini, fasilitas tersebut belum berfungsi maksimal karena saluran outlet-nya ternyata belum selesai dikerjakan,” ungkap Rohim.
Tanpa saluran pembuangan yang memadai, kolam retensi tersebut hanya berfungsi sebagai penampung sementara yang cepat penuh, tanpa mampu mengalirkan beban air secara efektif ke badan sungai utama.
Abdul Rohim mengingatkan DPRD Samarinda akan terus mengawasi jalannya pembangunan dengan indikator keberhasilan yang jelas, yakni hilangnya titik banjir, bukan sekadar selesainya kontrak proyek.
“Kita menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil atau outcome. Rakyat tidak butuh sekadar laporan proyek selesai, rakyat butuh jalan yang tidak banjir lagi,” sebutnya.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi kompas bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran mendatang, dengan mengedepankan kualitas dan fungsionalitas jangka panjang.(rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
