SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, kembali menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh pemerintah daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim itu, selama ini Kaltim belum memperoleh manfaat maksimal dari potensi ekonomi sungai-sungai besar seperti Mahakam dan Berau.
“Cara berpikir kita hari ini harus diubah. Semua aset yang ada di wilayah Kaltim harus berguna untuk daerah, mendatangkan PAD, dan akhirnya memperkuat fondasi ekonomi Kaltim,” ujar Ayub saat diwawancarai, Rabu (28/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Kaltim telah melakukan studi komparasi ke Kalimantan Selatan untuk mempelajari keberhasilan pengelolaan Sungai Barito. Dalam waktu dekat, kunjungan serupa akan dilakukan ke Jembatan Ampera di Sumatera serta ke Kementerian Perhubungan.
“Kita sudah bicara dengan Kepala KSOP, dan beliau telah menghubungkan kita dengan Menteri Perhubungan serta Dirjen Hubungan Laut (Hupla). Ada titik terang. Tinggal bagaimana koordinasi lebih lanjut antara DPRD Kaltim dan Gubernur dengan Dirjen Hupla untuk mengatur mekanisme pengambilalihan pengelolaan DAS Mahakam, DAS Berau, dan lainnya,” jelas Ayub.
Ayub menekankan bahwa potensi PAD dari pengelolaan DAS sangat besar, namun hingga kini belum digarap oleh pemerintah daerah. Ia menyebut perusahaan seperti Pelindo dan PT Berau Coal (PTB) meraih pendapatan besar dari aktivitas sungai, sementara kontribusinya ke PAD Kaltim nyaris nihil.
“Selama ini kita nol, tidak dapat apa-apa. Sementara Pelindo bisa meraup puluhan miliar rupiah tiap bulan dari pengelolaan penggolongan kapal. PTB Berau bisa mendapatkan ratusan miliar per bulan. Kalau kita bisa ambil alih pengelolaan DAS Mahakam, Berau, dan lainnya, potensi PAD kita bisa mencapai ratusan miliar per bulan,” tegasnya.
Ayub berharap pemerintah provinsi dan DPRD segera mengambil langkah konkret agar potensi besar tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kaltim.
(Adv/DPRD Kaltim)
