SAMARINDA – Kehadiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam diskusi seputar program Gratispol di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025), mendapat perhatian besar dari kalangan mahasiswa. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi terkait kurangnya informasi yang mereka terima mengenai program bantuan pendidikan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, yang hadir dalam diskusi bertajuk “Ngopi” (Ngobrol Santai Perkara Isu), mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan kegelisahan mereka. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dari proses penyebarluasan informasi kepada publik, khususnya mengenai kebijakan baru Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Ini penting agar ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, terutama mahasiswa,” ujar Sarkowi usai diskusi.
Ia juga mengimbau agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu simpang siur, mengingat program Gratispol sendiri belum sepenuhnya berjalan. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendalami pelaksanaan program tersebut.
“Saya kira, apa yang disampaikan mahasiswa itu adalah sesuatu yang selama ini sudah kami kerjakan. Evaluasi terhadap program ini juga terus kami lakukan,” tegasnya.
Diketahui, program Gratispol akan mulai diberlakukan pada tahun akademik 2025/2026. Untuk tahap awal, program ini difokuskan pada siswa dan mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru tak perlu lagi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kita akan terus mengawasi pelaksanaannya. Kalau memang perlu perbaikan, kita perbaiki. Jika perlu disempurnakan, kita bisa dorong regulasinya naik dari Pergub menjadi Perda,” tutup Sarkowi.
(ADV/DPRDKALTIM)
