SAMARINDA – Menjelang tahun 2026, Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (BAKORMAD) Kalimantan Timur menggelar pertemuan terbuka di Samarinda, Selasa (30/12/2025) sebagai bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan pemantapan arah gerak ke depan.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Panglima Wilayah BAKORMAD Kaltim, Effendi. Dirinya menegaskan optimisme BAKORMAD terhadap keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor pada 2026 serta komitmen untuk terus menjaga soliditas internal organisasi.
“Di tahun 2026 kami yakin pembangunan di segala bidang dapat berjalan dengan baik. BAKORMAD tetap solid dan siap mendukung program-program pemerintah demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum terbuka tersebut, BAKORMAD Kaltim menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan memberikan dampak positif bagi Kaltim, khususnya wilayah penyangga.
Selain itu, BAKORMAD Kaltim menyatakan sikap mendukung program Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama Program Gratispol yang dinilai mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Program Gratispol merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. BAKORMAD siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan terbuka yang berlangsung hangat dan sederhana tersebut membahas peran BAKORMAD dalam pendampingan dan advokasi masyarakat adat, termasuk penyelesaian konflik lahan, persoalan pertambangan, serta permasalahan hukum warga.
Pendekatan dialog dan musyawarah tetap menjadi prioritas utama sebelum menempuh jalur hukum. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Wilayah BAKORMAD Kaltim, Simon Jaang, Kepala Pasukan BAKORMAD Kaltim, Thomas Ngau, serta perwakilan BAKORMAD dari berbagai daerah dan tokoh-tokoh adat se-Kalimantan Timur.
Melalui pertemuan terbuka itu, BAKORMAD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan IKN, menyukseskan Program Gratispol, serta mewujudkan pembangunan Kaltim yang inklusif dan berkelanjutan menuju 2026.
Sementara itu, Penasihat Bidang Ekonomi BAKORMAD Kaltim, Yohanes Ario Penangsang, menekankan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus diiringi dengan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur.
Menurutnya masih banyak daerah yang tertinggal dan membutuhkan sentuhan nyata pemerintah, khususnya dalam pembangunan jalan penghubung dan poros-poros baru untuk memutus terisolasinya kampung dan desa.
“Percepatan IKN jangan hanya terpusat di kawasan inti saja. Pemerintah juga harus memberi perhatian besar pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat, termasuk pembangunan jalan-jalan poros baru agar kampung dan desa tidak lagi terisolir,” ujar Ario.
Ia menyebutkan akses jalan yang memadai akan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman. Dengan terbukanya akses transportasi, distribusi barang, layanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi warga dapat berjalan lebih lancar.
“Kalau jalannya bagus, ekonomi masyarakat pasti bergerak. Hasil pertanian, perkebunan, dan potensi wisata lokal bisa keluar. Anak-anak lebih mudah sekolah, layanan kesehatan juga cepat dijangkau,” jelasnya.
Ario menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di sepanjang wilayah hulu Sungai Mahakam yang selama ini menjadi penyangga ekologi bagi daerah-daerah hilir seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Samarinda dan Balikpapan.
“Wilayah hulu Mahakam ini harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai masyarakat di hulu tertinggal, sementara dampak kerusakan lingkungan justru dirasakan masyarakat di hilir,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan, Ario berharap adanya pemerataan pembangunan pasca perpindahan ibu kota, termasuk peningkatan fasilitas dasar dan ekonomi di kabupaten penyangga. Ia optimistis dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pembangunan IKN dapat menjadi momentum kebangkitan seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Perpindahan ibu kota ini harus membawa perubahan nyata. Bukan hanya untuk kawasan IKN, tapi untuk daerah-daerah penyangga dan pedalaman agar benar-benar merasakan kehadiran negara,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
