BONTANG – Belum ada solusinya permasalahan penyelesaian banjir rob yang melanda kawasan di Bontang Kuala dan sekitarnya kembali menuai sorotan dari DPRD Bontang melalui Komisi III. Dewan masih menilai belum ada solusi dari Pemkot Bontang untuk menyelesaikan permasalahan klasik ini. Untuk itu diperlukan realisasi jalan keluar secara cepat bagaimana mengatasi soal banjir rob di kawasan BK ini.
Pasca inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah BK, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada penanganan yang berarti dari Pemkot Bontang.
Alhasil, warga BK dan sekitarnya rutin mengalami banjir musiman. Kejadian ini pun dinilai menghambat aktivitas warga setempat.
“Pemerintah terkesan tidak serius menangani persoalan ini. Kasihan masyarakat di sini (BK) setiap saat terdampak banjir rob,” ujar Atos sapaan akrabnya usai sidak beberapa waktu lalu.
Dirinya pun mendorong Pemkot Bontang menggelontorkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 mendatang untuk penanganan banjir rob tersebut.
“Saya dengar nilai APBD 2023 cukup tinggi. Semoga mampu mengakomodir penanganan banjir supaya tidak terus menerus terjadi,” ucapnya.
Ia menambahkan, banjir rob yang kerap menerjang BK menjadikan wilayah itu tampak kumuh dan tertinggal dari daerah pesisir lainnya di Bontang.
Sementara itu, Sekretaris Lurah BK Sanusi pun mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku penanganan banjir rob selalu diusulkan oleh masyarakat ketika ada Musrenbang kecamatan (Musrenbangcam). Salah satunya usulan pembangunan polder.
“Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, warga sudah resah karena BK kurang perhatian dari pemerintah,” tutupnya. (Rm/Adv)
