SAMARINDA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno, kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan, Andi Akmal, menyoroti pengadaan mobil dinas pimpinan dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar.
Menurut Andi, kebijakan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah kondisi ekonomi yang menuntut kehati-hatian serta empati sosial dari para pemimpin daerah.
Ia menilai di saat pelayanan dasar masih membutuhkan perhatian serius dan infrastruktur di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merata, pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran fantastis justru terasa kontras dengan semangat efisiensi yang sedang digaungkan.
“Publik mempertanyakan urgensinya. Apa manfaat langsungnya bagi masyarakat Kalimantan Timur?” ujar Andi dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi belanja pemerintah yang mendorong pemangkasan pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pengadaan mobil dinas dinilai tidak sejalan dengan arus utama tata kelola pemerintahan yang lebih mengutamakan efektivitas dan keberpihakan anggaran.
Andi menegaskan Kalimantan Timur bukan hanya soal pembangunan fisik maupun simbol kemewahan jabatan, melainkan tentang keadilan anggaran dan keberanian menempatkan prioritas sesuai kebutuhan rakyat.
“Satu tahun adalah momentum evaluasi, bukan sekadar perayaan tanpa refleksi. Jika ingin dicatat sebagai kepemimpinan yang berpihak, maka suara publik perlu didengar,” tegasnya.
Ia menambahkan kritik yang disampaikan bukanlah bentuk kebencian, melainkan peringatan agar arah kebijakan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
