BERAU – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan perlahan mulai memasuki titik evaluasi. Menyusutnya kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan daerah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mempercepat pengembangan sumber-sumber ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan kondisi tersebut harus dibaca sebagai momentum untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang selama ini berkembang di tingkat kampung.
Menurutnya potensi lokal yang tersebar di berbagai wilayah memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus penopang pembangunan daerah di masa mendatang.
Ia mengungkapkan menurunnya kuota produksi pertambangan dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tersebut menjadi peringatan daerah tidak dapat terus bergantung pada sumber daya alam yang bersifat terbatas.
“Tambang mungkin kuota produksinya sudah berkurang, DBH juga menurun. Karena itu kita harus mulai melihat dan mengembangkan potensi-potensi lain yang dimiliki daerah,” ujarnya.
Sri Juniarsih meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi hanya berfokus pada program rutin, tetapi turut mengambil peran dalam memetakan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi produktif yang tumbuh di masyarakat.
Menurutnya kampung-kampung di Berau memiliki kekayaan potensi yang beragam, mulai dari produk pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan tangan hingga sektor ekonomi kreatif yang belum tergarap secara optimal.
Potensi tersebut dinilai mampu menjadi fondasi ekonomi baru apabila mendapat pendampingan, pembinaan, dan dukungan pemasaran yang berkelanjutan dari pemerintah.
“Setiap kampung memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang kuat di sektor pertanian, ada yang memiliki produk olahan, ada juga yang memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif. Semua ini harus kita dorong agar berkembang,” katanya.
Sri Juniarsih menilai transformasi ekonomi daerah harus dimulai dari tingkat kampung karena di sanalah sumber daya dan pelaku ekonomi masyarakat berada. Oleh sebab itu, peran pemerintah kampung menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi peluang usaha yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Ia meminta aparatur kampung lebih aktif melakukan pemetaan terhadap produk unggulan dan potensi ekonomi yang selama ini belum tersentuh program pengembangan secara maksimal.
Langkah tersebut diyakini dapat membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain pengembangan potensi lokal, Sri Juniarsih memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Menurutnya BUMK harus menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif.
Ia menegaskan pengelolaan BUMK tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Profesionalisme, inovasi, dan tata kelola yang baik menjadi kunci agar lembaga usaha tersebut mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BUMK harus diaktifkan dan dikelola dengan baik. Jangan hanya dibentuk, tetapi tidak berjalan. Kalau dikelola profesional, BUMK bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan kampung,” tegasnya.
Lebih jauh, keberadaan BUMK diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi angka pengangguran, terutama di wilayah kampung yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal.
Saat ini di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi baru tersebut, Sri Juniarsih mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya kondisi fiskal yang saat ini menghadapi berbagai tantangan menuntut pemerintah bekerja lebih efektif dan cermat dalam menentukan prioritas program.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas.
“Efisiensi anggaran mengharuskan kita bekerja lebih cerdas. Program yang dijalankan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap sektor pertambangan, Pemkab Berau berharap lahir struktur ekonomi daerah yang lebih kuat dan beragam. Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, usaha berbasis kampung, hingga penguatan BUMK diyakini dapat menjadi fondasi baru pembangunan yang lebih berkelanjutan.
“Transformasi tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk memastikan perekonomian Berau tetap tumbuh di tengah perubahan kondisi sektor pertambangan,” jelasnya. (rm/adv)
Editor: Yahya Yabo
