SAMARINDA, Opini – Hujan lebat kembali membasahi Kota Samarinda dalam beberapa hari belakangan menyebabkan banjir di beberapa titik kota. Warga mulai mempertanyakan efektivitas proyek drainase yang sering dibongkar pasang setiap tahun tapi tidak mengatasi permasalahan banjir yang ada.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Samarinda harusnya berbenah dan menunjukkan kesiapan dari berbagai sektor khususnya infrastruktur dan tata kota. Sangat disayangkan banjir yang sering terjadi di titik strategis kota justru menjadi aib di tengah kemajuan pembangunan IKN. Situasi itu tidak hanya menyulitkan masyarakat tetapi menghambat mobilitas dan peluang ekonomi kota.
Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan perubahan pada sistem drainase secara bertahap dari tahun ke tahun, baik melalui strategi jangka panjang maupun jangka pendeknya, tetapi manfaatnya belum dirasakan, terlebih penyempitan jalan pada proyek tersebut yang semakin memperparah kepadatan arus lalu lintas dan tambalan bekas proyek yang tidak ditutup dengan baik membuat struktur jalan menjadi tidak rata dan aspalnya rawan retak hingga terkelupas.
Pada Jalan Ir. H. Juanda menjadi contoh paling jelas ketika hujan deras, air genangan bisa menapak hingga pergelangan kaki sampai betis, wawancara langsung terhadap pedagang kaki lima mengungkap pedagang harus menutup dagangannya lebih awal dari pada harus terendam banjir, beberapa mahasiswa yang berkuliah di wilayah itu menyebutkan mereka lebih memilih menerobos hujan dari pada menunggu, karena takut terjebak banjir di jalan.
Masalah yang muncul, menunjukkan bukan hanya permasalahan saluran air tetapi pengelolaan kota dan perilaku publik. Kondisi itu menunjukkan penanganan banjir di Kota Samarinda masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Proyek perbaikan drainase yang berulang kali dilakukan masih belum memberi hasil yang signifikan. Hal itu memunculkan pertanyaan publik tentang apakah perencanaan yang dilakukan sudah tepat? atau hanya proyek tahunan tanpa evaluasi menyeluruh? padahal Kota Samarinda sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menempati posisi strategis dalam mendukung aktifitas ekonomi, mobilitas tenaga kerja, dan stabilitas kawasan. Apabila masalah banjir saja tidak dapat ditangani secara serius dan terstruktur, Kota Samarinda berpotensi menghambat kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan IKN.
Perbaikan drainase selama ini cenderung dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak menyeluruh di mana pemerintah memperbaiki satu titik tetapi jalur pembuangan air berikutnya belum dibenahi, alhasil air hanya berpindah lokasi saja. Berdasarkan laporan BPBD Samarinda tahun 2024 mengatakan masih ada 31 area rawan banjir di enam kecamatan, hal itu menandakan perbaikan belum terhubung rapi dari hulu ke hilir.
Adanya sistem drainase pada beberapa wilayah tidak sesuai dengan kebutuhan kota yang semakin padat, laporan dari dinas PUPR tahun 2023 menunjukkan sebanyak 40 persen drainase kapasitasnya belum masuk standar ideal untuk menopang air hujan contohnya pada Jalan Juanda yang sudah diperbaiki, dibersihkan, dan diperluas salurannya tetapi tetap sempit dan mudah meluap.
Kemudian, kurangnya ruang resapan memperparah banjir. Data dari BPS Samarinda tahun 2023 menunjukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyusut dari10,8 persen menjadi 8,7 persen dalam lima tahun terakhir.
Saat ini banyak lahan yang tertutup beton sehingga hujan deras sulit meresap ke tanah yang menyebabkan air turun ke jalan. Selain itu, adanya sampah yang menyumbat saluran. DLH Kota Samarinda menyebutkan ada sekitar 72 ton sampah per hari yang tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sebagian masuk ke parit dan sungai. Menurut laporan DLH Samarinda, sekitar 60 persen penyebab utama tersumbatnya drainase berasal dari sampah domestik. Artinya, penanganan banjir bukan hanya tugas pemerintah tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.
Dalam mencapai efektivitas sistem drainase pemerintah perlu melakukan evaluasi sistem drainase secara menyeluruh, serta melakukan pemeliharaan rutin agar saluran tidak tersumbat sampah, kemudian melakukan edukasi mendalam pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama ke sungai dan parit.
Sudah saatnya perbaikan drainase diarahkan pada pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pengawasan lingkungan, dan edukasi publik.
Kondisi Kota Samarinda yang masih di kepung banjir meski proyek drainase terus dilakukan, hal tersebut mencerminkan persoalan itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan fisik tetapi inti masalahnya ada pada sistem drainase yang belum sepenuhnya terintegrasi, kapasitas saluran yang tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga minimnya ruang resapan.
Kota Samarinda saat ini sedang dititik penting sejarah, kehadiran IKN membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong terwujudnya kota yang modern dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Sangat disayangkan apabila Kota Samarinda mengabaikan peluang tersebut karena kurangnya kesiapan dalam tata kelola kota dan pengendalian banjir.
Mulai saat ini, marilah kita bergerak bersama-sama, menyadari perubahan tidak datang dari proyek bangunan saja tetapi mari kita melakukan pengelolaan lingkungan, mengawasi pembangunan, hingga merawat fasilitas umum bersama untuk Samarinda yang lebih baik lagi.
*Yuniati Utami
*Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman.
*Isi tulisan seluruhnya merupakan tanggung jawab penulis.
Editor: Yahya Yabo
