TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, secara terbuka mengeluhkan persoalan administrasi yang dinilai kerap menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia menilai sejumlah proyek perbaikan jalan sebenarnya sudah memiliki dukungan anggaran, namun realisasinya kerap tersendat akibat persoalan birokrasi dan koordinasi antar instansi.
Kondisi tersebut menurut Aulia, menjadi salah satu penyebab lambannya penanganan sejumlah ruas jalan rusak di beberapa wilayah Kukar. Padahal masyarakat membutuhkan akses transportasi yang layak, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya meningkatkan mobilitas warga.
“Banyak persoalan jalan yang sebenarnya anggarannya sudah tersedia dan masyarakat sangat membutuhkan perbaikannya. Namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh urusan administratif dan komunikasi antar instansi,” ujar Aulia.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap pola kerja birokrasi yang dinilai belum cukup responsif dalam menangani persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk mengurai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar pertemuan bersama sejumlah instansi terkait guna memetakan titik persoalan yang selama ini memperlambat proses pengerjaan.
“Kemarin kami sudah duduk bersama dengan BLP, Inspektorat, dan OPD teknis untuk mengurai persoalan ini. Alhamdulillah sudah ditemukan titik masalahnya dan disepakati langkah penyelesaiannya,” jelasnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kawasan Sebelimbingan. Di wilayah itu, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan diperkirakan mencapai sekitar Rp130 miliar, sehingga pengerjaannya harus dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini kami alokasikan Rp10 miliar untuk pembangunan jalan rigid beton dan Rp5 miliar untuk pemeliharaan. Karena kebutuhannya cukup besar, tentu tidak bisa diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran,” terangnya.
Aulia menegaskan strategi yang ditempuh Pemkab saat ini adalah memastikan kondisi jalan tetap fungsional meski belum seluruhnya dilakukan pengecoran beton. Prioritas utama adalah memastikan jalan tidak membahayakan pengguna.
“Terpenting jalan tidak berlubang dan tetap bisa dilewati dengan aman. Nantinya alat berat juga akan disiagakan untuk menangani kondisi pasca hujan agar permukaan jalan tetap rata,” katanya.
Aulia menargetkan sebelum Lebaran sejumlah titik kritis yang selama ini sering menyebabkan kendaraan terjebak sudah tertangani. Selain Sebelimbingan, pola penanganan serupa akan diterapkan di beberapa wilayah lain seperti Muara Wis, Kota Bangun Darat, hingga Sebulu.
“Secara kebijakan, anggarannya sudah tersedia. Sekarang tinggal memastikan proses eksekusinya berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Di dalam Kota Tenggarong, Pemkab Kukar menaruh perhatian pada sejumlah ruas jalan berlubang yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat arus kendaraan meningkat menjelang Lebaran.
“Terutama menjelang Lebaran, kita ingin memastikan jalan dalam kota tidak membahayakan masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat perbaikannya mulai dikerjakan,” ungkap Aulia Rahman Basri.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
