TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berlangsung transparan dan bebas dari praktik titip-menitip siswa yang selama ini kerap menjadi sorotan setiap musim penerimaan peserta didik baru.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini berada dalam pengawasan ketat. Tidak hanya oleh pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pengawasan juga melibatkan aparat penegak hukum.
Aulia mengatakan Pemkab Kukar telah menyiapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk melakukan intervensi maupun permainan dalam proses seleksi siswa. Ia menjelaskan seluruh sistem telah dirancang agar penerimaan murid baru berlangsung objektif dan dapat dipantau secara menyeluruh.
“Semua termonitor ketat, termasuk oleh aparat penegak hukum,” tegasnya, Jumat (5/6/2026).
Karena itu, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak mencoba mencari celah atau melakukan praktik yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
“Jadi tidak boleh main-main terhadap penerimaan murid baru ini,” lanjutnya.
Aulia menegaskan setiap calon siswa harus mengikuti mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga hak seluruh anak untuk memperoleh akses pendidikan secara adil.
Selain memastikan proses penerimaan berjalan bersih, Aulia menyoroti pentingnya menjamin seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Menurutnya kegagalan masuk ke sekolah tertentu tidak boleh menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah. Pemkab Kukar akan berupaya mencarikan solusi agar seluruh peserta didik tetap memperoleh tempat belajar yang layak sesuai kapasitas sekolah yang tersedia.
Aulia menekankan target utama pemerintah bukan hanya soal penerimaan siswa, melainkan memastikan tidak ada anak di Kutai Kartanegara yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.
“Target kami tidak ada anak-anak Kutai Kartanegara yang tidak bersekolah. Yang penting semua anak bisa sekolah dengan baik dan layak,” jelasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak terpaku pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit.
Menurut Aulia, pemerintah memiliki kewajiban menjaga standar mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan sehingga kualitas layanan tetap merata. Karena itu, orang tua tidak perlu khawatir apabila anaknya diterima di sekolah yang berbeda dari pilihan utama.
“Sekolah di mana saja kualitasnya sama. Pemerintah daerah punya kewajiban menjaga standar minimum pendidikan di Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
