SAMARINDA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat (SR). Hingga September 2025, program tersebut telah berkembang menjadi 165 titik di seluruh Indonesia, meningkat pesat dari 53 titik pada bulan Agustus lalu.
Peningkatan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kegiatan Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Dinas Sosial, Koorkab, dan Korwil PKH se-Kalimantan Timur di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (7/10/2025).
“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa tetap bersekolah hingga SMA. Kalau setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki sekolah seperti ini, maka lebih dari 500 ribu keluarga miskin akan memiliki harapan baru,” ujar Saifullah.
Menurutnya sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar formal, tetapi wadah pembinaan karakter dan keterampilan bagi generasi muda agar mampu mandiri dan berdaya saing. Setiap sekolah dirancang untuk menampung hingga seribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan masih ada tantangan di lapangan seperti penyelarasan data dan koordinasi antar wilayah yang perlu terus diperbaiki.
“Kita sering bekerja bersama, tapi belum tentu benar-benar bekerja sama. Karena itu, kita harus menyatukan data dan langkah agar program intervensi lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik perhatian Kementerian Sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim melalui jalur pendidikan.
“Pendidikan adalah fondasi untuk memutus rantai kemiskinan. Kami menyambut baik inisiatif sekolah rakyat ini dan siap berkolaborasi agar semakin banyak anak di Kaltim yang bisa menikmati pendidikan layak,” ujar Seno Aji.
Ia menambahkan penurunan angka kemiskinan Kaltim dari 5,7 persen menjadi 5,17 persen tahun ini menjadi bukti kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan hasil positif.
Program sekolah rakyat diharapkan menjadi pintu baru bagi pemerataan kesempatan belajar di Indonesia, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
