SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kalau fasilitas tidak tersedia, masyarakat tetap kesulitan mengakses layanan. Pemeriksaan kesehatan gratis misalnya, percuma kalau peralatannya terbatas,” ujar Damayanti, Selasa (13/8/2025).
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar permasalahan.
“Jangan sampai wilayah 3T selalu tertinggal hanya karena lokasinya jauh dari pusat kota,” tambahnya.
Selain itu, Damayanti juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
“Jangan samakan insentif di kota dengan di 3T. Mereka meninggalkan keluarga dan bekerja di daerah sulit. Pengorbanan itu harus dihargai dengan kompensasi yang layak,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi atau kondisi geografis.
“Keadilan sosial bukan hanya slogan, tapi harus benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang hidup di daerah terpencil,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Kaltim)
