SAMARINDA – Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2020, tercatat sebanyak 3.030 sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebar di Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara itu, jumlah guru di wilayah ini mencapai 9.613 orang pada 2022, baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Damayanti, mendorong pemerintah daerah untuk segera memperkuat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai di seluruh daerah.
“Jumlah sekolah di Kaltim belum bisa dikatakan cukup. Di Balikpapan saja, kita masih kekurangan SMA/SMK. Belum lagi di daerah seperti Kabupaten Paser, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu,” ujarnya, Senin (22/6/2025).
Menurut Damayanti, Pemerintah Provinsi perlu memiliki program yang jelas dan terukur dalam membangun serta memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, terutama untuk jenjang menengah atas. Selain infrastruktur, perencanaan juga harus menyentuh aspek sumber daya manusia (SDM).
“Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik,” tambahnya.
Ia menilai, jumlah tenaga pengajar di Kaltim masih tergolong kurang. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek usia produktif para guru sebagai bagian dari evaluasi kualitas dan keberlanjutan tenaga pengajar.
Damayanti juga menyoroti program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang digencarkan Pemerintah Provinsi. Menurutnya, tanpa didukung oleh SDM yang memadai, program tersebut tidak akan berjalan secara optimal.
“Kita bicara Gratispol, tapi kalau SDM-nya tidak mencukupi, semuanya akan sia-sia,” tegas legislator dari Fraksi PKB ini.
Komisi IV DPRD Kaltim pun berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah agar melakukan pemerataan pembangunan pendidikan dan memperkuat kualitas pengajar, guna memastikan hak pendidikan masyarakat Kaltim benar-benar terpenuhi secara menyeluruh. (Adv/DPRDKALTIM)
