BERAU – Proyek pembangunan jalan poros di Kampung Tambudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, menuai sorotan dari DPRD.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menilai proyek tersebut tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi langsung memengaruhi lingkungan sekolah di sekitarnya.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah sistem drainase yang dinilai bermasalah pasca pembangunan jalan. Frans mengungkapkan pemotongan badan jalan diduga tidak disertai kajian komprehensif, sehingga aliran air justru mengarah ke area sekolah tanpa saluran pembuangan yang memadai.
“Seharusnya sejak awal ada kajian menyeluruh. Sekarang air dibuang begitu saja, sementara di belakangnya ada kawasan sekolah,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Akibat kondisi tersebut, area sekolah kerap tergenang saat hujan turun. Hal tersebut dinilai mengganggu aktivitas belajar mengajar serta berpotensi merusak fasilitas pendidikan apabila tidak segera ditangani.
Frans meminta instansi teknis terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya penanganan cepat melalui pembangunan saluran drainase yang terarah, sehingga air tidak lagi mengalir ke lingkungan sekolah.
“Harus ada solusi teknis, apakah dialirkan ke bawah atau ke samping, yang penting tidak lagi menimbulkan genangan di sekolah,” tegasnya.
Selain persoalan drainase, Frans menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan di kawasan tersebut. Ia menyebut jumlah ruang kelas yang tersedia saat ini tidak lagi sebanding dengan jumlah siswa yang terus mengalami peningkatan.
Menurutnya lonjakan jumlah peserta didik dipicu oleh bertambahnya keluarga pekerja perusahaan yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Kondisi itu membuat kapasitas sekolah menjadi kewalahan dalam menampung siswa.
“Ruang belajar sudah tidak mencukupi. Penambahan siswa cukup signifikan, sementara fasilitas belum bertambah,” jelasnya.
Keterbatasan ruang kelas tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar. Kelas yang melebihi kapasitas berpotensi mengurangi kenyamanan siswa dan efektivitas pembelajaran di dalam kelas.
Untuk itu, Frans mendorong Pemerintah Kabupaten Berau agar segera mengambil langkah konkret, tidak hanya dalam penanganan drainase, tetapi dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
DPRD Berau berharap permasalahan itu dapat segera ditindaklanjuti agar pembangunan infrastruktur tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi sektor pendidikan, melainkan berjalan selaras dan saling mendukung.
“Perlu ada sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan agar fasilitas sekolah bisa ditingkatkan dan mampu menampung kebutuhan siswa yang terus bertambah,” ungkap Frans. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
