SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menghadapi penurunan signifikan dalam penerimaan Dana Bagi Hasil/DBH (profit sharing). Dari proyeksi awal sekitar Rp400 miliar, realisasi yang diterima kini hanya berkisar Rp70 hingga Rp80 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian dalam rencana pembangunan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengakui situasi tersebut memberikan pukulan besar terhadap stabilitas keuangan daerah. Namun dirinya menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal dengan cara mengefektifkan belanja pemerintah.
“Lagi-lagi saya katakan, kita kencangkan ikat pinggang. Artinya kita harus bisa menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan yang ada,” kata Mahyunadi, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya penurunan drastis profit sharing tidak hanya berdampak pada kegiatan pembangunan fisik, tetapi berpotensi memengaruhi program sosial kemasyarakatan. Meski begitu, Mahyunadi meminta jajaran Pemkab tetap optimis dan bijak dalam menyikapi situasi.
“Kadang-kadang seperti filosofi hidup, puasa itu bisa bikin hidup sehat. Mungkin juga perlu kita sedikit menahan nafsu agar kabupaten ini menjadi lebih sehat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahyunadi menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan ketat terhadap anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak serta menghindari program yang belum menjadi prioritas utama.
Ia menambahkan kondisi tersebut harus menjadi pembelajaran bersama agar setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara efektif. Pemerintah daerah, kata dia, akan lebih cermat dalam mengawasi pos-pos belanja dan memastikan tidak ada pemborosan.
“Pembangunan tetap berjalan, tapi mungkin dengan ritme yang lebih terkendali. Kita harus realistis dengan kondisi fiskal yang ada saat ini,” pungkasnya.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
