SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyoroti masih minimnya dukungan fasilitas bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kondisi tersebut dinilai menghambat optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kaltim.
Menurut Darlis, Satpol PP merupakan ujung tombak dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, namun selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
“Satpol PP bekerja di garis depan, tapi kalau fasilitasnya masih terbatas, bagaimana mereka bisa maksimal? Pemerintah harus segera memberi perhatian serius,” tegas Darlis, Selasa (15/7/2025).
Beban Tugas Berat, Dukungan Minim
Legislator asal Dapil Samarinda ini menyebutkan, keterbatasan kendaraan operasional, perlengkapan penunjang, hingga alat kerja menjadi hambatan utama di lapangan. Padahal, beban tugas Satpol PP semakin berat seiring meningkatnya dinamika masyarakat dan jumlah perda yang harus ditegakkan.
“Kita tidak bisa terus menuntut hasil tanpa memberi dukungan yang layak. Ini masalah struktural yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Perlu Evaluasi dan Perencanaan Anggaran yang Tepat
Darlis menekankan bahwa persoalan ini sudah berlangsung lama dan seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Menurutnya, evaluasi terhadap kebutuhan Satpol PP perlu dilakukan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.
“Ini bukan soal kemampuan petugas, tapi soal sistem pendukung yang belum memadai. Kalau fasilitas lengkap, Satpol PP bisa bekerja lebih maksimal,” tambahnya.
Ia menegaskan, penegakan perda hanya akan berjalan efektif bila disertai dukungan nyata dari pemerintah, bukan sekadar tuntutan tanpa solusi.
“Penegakan perda akan berhasil jika aparat diberi sarana yang layak. Jangan hanya menambah beban tanpa memberi alat kerja,” pungkas Darlis.
