SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang rencananya digelar di Samarinda tengah menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kesiapan fasilitas pendukung program tersebut masih belum memadai dan berpotensi menghambat pelaksanaannya.
Menurut Darlis, hingga pertengahan Juli 2025, kondisi gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang dijadikan lokasi kegiatan belum sepenuhnya siap digunakan. Sejumlah sarana dasar seperti kasur, meja, dan perlengkapan belajar masih belum tersedia.
“Sampai pertengahan Juli, gedung BPMP yang jadi lokasi program belum siap. Fasilitas utama untuk kegiatan belajar dan tempat tinggal peserta masih belum tersedia,” ungkap Darlis, Kamis (17/7/2025).
Risiko Pemindahan Program dan Pentingnya Koordinasi Cepat
Darlis menegaskan, kepercayaan pemerintah pusat kepada Samarinda sebagai tuan rumah program ini harus dijawab dengan kerja cepat dan serius. Ia mengingatkan, jika keterlambatan terus terjadi, Kementerian Sosial (Kemensos) bisa saja memindahkan program ke daerah lain yang lebih siap.
“Kalau kita gagal menyiapkan fasilitas, kesempatan ini bisa diambil oleh daerah lain yang lebih siap. Padahal ini program gratis dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Politikus asal Samarinda ini juga menyoroti lambatnya proses renovasi gedung, di mana vendor pelaksana baru akan mulai bekerja dalam waktu dekat, sementara jadwal pelaksanaan program sudah semakin dekat.
DPRD Minta Semua Pihak Terlibat Aktif
Darlis menegaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program tidak hanya berada di pundak Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kota.
“Tanggung jawab pelaksanaan bukan hanya di Dinas Sosial saja. Semua unsur pemerintah provinsi dan kota harus terlibat agar program ini bisa berjalan tepat waktu,” ujarnya.
Untuk memastikan hal itu, DPRD Kaltim akan segera menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.
“Kami ingin memastikan fasilitas benar-benar siap sebelum program dimulai. Jangan sampai tanggal 14 Juli nanti fasilitas belum memadai, ini akan jadi preseden buruk,” pungkas Darlis.
