SAMARINDA – Kekecewaan tidak bisa disembunyikan dari raut perwakilan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur saat mendatangi Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (23/4/2026).
Kedatangan perwakilan aliansi sejatinya untuk menyerahkan dokumen fisik Pakta Integritas, hasil kesepakatan dalam aksi massa 21 April 2026 lalu. Namun harapan bertemu langsung dengan para wakil rakyat pupus, lantaran tidak satu pun anggota dewan berada di lokasi.
Alih-alih diterima di ruang utama gedung parlemen, rombongan akhirnya mengarah ke Gedung A di sisi kompleks DPRD Kaltim, tempat dokumen tersebut bisa dititipkan melalui jalur administratif.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, menyebut proses penyerahan sempat tersendat. Informasi dari resepsionis menyebutkan para legislator sedang berada di luar daerah.
“Kami sempat tertahan. Dari resepsionis disampaikan tidak ada anggota dewan di tempat, katanya sejak kemarin sudah ke Makassar,” ujarnya.
Padahal pihaknya telah mengirim pemberitahuan resmi jauh hari sebelumnya terkait agenda penyerahan dokumen tersebut.
Meski diwarnai perdebatan singkat dan kebuntuan awal, solusi akhirnya ditemukan. Dokumen Pakta Integritas berhasil diserahkan melalui Bagian Umum Sekretariat DPRD Kaltim, lengkap dengan proses administrasi serah terima.
“Sudah ada tanda tangan dan dokumentasi. Secara prosedural diterima dengan baik,” jelasnya.
Namun demikian, absennya anggota dewan dinilai menjadi catatan serius bagi gerakan mereka. Bella menegaskan pakta integritas bukan sekadar dokumen formal, melainkan simbol komitmen DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mendorong penggunaan hak angket.
“Tidak ada ceritanya kami mundur hanya karena dipersulit. Justru ini jadi pengingat bahwa komitmen itu harus ditepati,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Kaltim kini bersiap menyusun langkah lanjutan melalui Rencana Teknis Lanjutan (RTL) dan evaluasi internal. Tekanan terhadap pemerintah daerah dan legislatif disebut akan terus diperkuat.
Bahkan Bella memberi sinyal aksi lanjutan berpotensi kembali digelar dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons secara konkret.
“Kalau tidak dijalankan, kami akan turun lagi. Bahkan bisa lebih masif,” tekannya.
Sementara itu, hingga kabar ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kaltim belum memberikan penjelasan resmi terkait keberadaan para anggota dewan yang disebut tengah melakukan kunjungan kerja luar daerah.
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, Andi A. Razaq, saat dihubungi masih berada dalam agenda rapat internal.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
