SELAMA bertahun-tahun, Kota Bontang hidup nyaman di bawah bayang-bayang industri besar. Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan industri pengolahan menjadi tulang punggung keuangan daerah, membiayai pembangunan kota, infrastruktur, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Namun situasi itu perlahan berubah. Penurunan DBH hingga Rp1,5 triliun yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pada 2026 menjadi sinyal keras bahwa fondasi fiskal daerah berbasis sumber daya alam tidak lagi sepenuhnya aman. Ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat kini mulai menjadi titik rawan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara terbuka mengakui kondisi tersebut. Sekitar 75 persen pendapatan daerah Bontang, kata dia, masih berasal dari dana bagi hasil sektor industri.
“DBH kita kan 75 persen dari dana bagi hasil. Insyaallah kita masih ada PAD walaupun tidak besar, target Rp300 miliar tercapai. Tapi memang kita sangat bergantung dari dana bagi hasil,” ujar Neni, Sabtu (9/5/2026).
Pernyataan itu memperlihatkan satu persoalan besar yang selama ini menjadi tantangan banyak daerah penghasil di Kalimantan Timur: ekonomi daerah tumbuh besar, tetapi struktur fiskalnya rapuh karena terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
Ketika industri melambat atau penerimaan negara turun, dampaknya langsung terasa hingga ke APBD.
Bontang bukan sekadar kota industri biasa. Selama puluhan tahun, kota ini menjadi salah satu daerah dengan kapasitas fiskal kuat di Kalimantan Timur berkat keberadaan industri migas, pupuk, dan petrokimia berskala nasional.
Tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap DBH juga menciptakan paradoks. Di saat pendapatan tinggi, pembangunan bergerak cepat. Namun ketika penerimaan turun, ruang fiskal langsung menyempit drastis.
Kondisi itu kini mulai dirasakan. Penurunan pendapatan membuat Pemkot Bontang harus melakukan penyesuaian anggaran di hampir seluruh sektor. Sejumlah proyek infrastruktur dipastikan dikurangi. Belanja fisik yang selama ini menjadi motor pembangunan kota mulai ditekan demi menjaga stabilitas anggaran.
Meski begitu, pemerintah berusaha mempertahankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Neni menegaskan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program lingkungan tetap menjadi prioritas utama di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
“Saya ingin tetap mensejahterakan masyarakat. Bantuan sosial, pendidikan, kesehatan menjadi prioritas, termasuk lingkungan. Kalau bagian infrastruktur pastinya berkurang,” katanya.
Langkah itu menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan daerah. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah mulai memprioritaskan belanja perlindungan sosial dibanding pembangunan fisik besar-besaran.
Namun persoalannya tidak sesederhana memangkas proyek. Pemkot tetap harus memenuhi berbagai kewajiban mandatory spending yang diatur pemerintah pusat. Mulai dari alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan, belanja kesehatan, hingga pembiayaan sektor tertentu yang porsinya sudah ditentukan regulasi. Artinya, ruang fleksibilitas anggaran daerah menjadi semakin sempit.
Ancaman Ketergantungan Sektor Ekstraktif
Fenomena yang terjadi di Bontang sebenarnya menjadi gambaran lebih luas tentang tantangan daerah-daerah berbasis industri ekstraktif di Indonesia.
Selama harga komoditas tinggi dan industri berjalan stabil, penerimaan daerah ikut melonjak. Namun struktur ekonomi seperti ini sangat bergantung pada faktor eksternal yang sulit dikendalikan pemerintah daerah.
Akibatnya, ketika terjadi penurunan penerimaan, daerah dipaksa melakukan penyesuaian cepat.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang masih tergolong kecil dibanding kebutuhan fiskal kota. Target PAD sekitar Rp300 miliar belum cukup untuk menjadi penyangga utama APBD apabila DBH terus mengalami tekanan.
Kondisi inilah yang mulai mendorong Pemkot Bontang mencari “mesin ekonomi baru” di luar industri besar.
Dorong Diversifikasi Ekonomi
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang mulai memperkuat strategi diversifikasi ekonomi. Fokusnya diarahkan pada pengembangan UMKM, perdagangan, jasa, hingga sektor pariwisata.
Langkah tersebut menjadi upaya untuk memperluas basis ekonomi daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada industri migas dan manufaktur besar.
Neni mengatakan pemerintah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi mikro sebagai fondasi ekonomi masa depan daerah.
“Pastinya ke arah sana nantinya, untuk UMKM harus maju, ekonomi mikro juga harus berkembang,” jelasnya.
Pemkot juga mulai menerapkan sejumlah retribusi untuk pemeliharaan lingkungan di kawasan wisata dan fasilitas umum. Nilainya memang belum besar, tetapi dianggap penting sebagai langkah awal memperkuat PAD.
Di banyak daerah, sektor jasa dan ekonomi kreatif kini mulai dipandang lebih berkelanjutan dibanding ketergantungan terhadap sumber daya alam yang fluktuatif.
Karena itu, Bontang mulai mengarahkan pengembangan ekonomi ke sektor-sektor yang lebih dekat dengan masyarakat.
“UMKM itu bisa macam-macam, seperti industri film, industri boga, pangan, dan lainnya. Itu yang harus terus dikembangkan,” ujar Neni.
Namun membangun ekonomi baru bukan perkara mudah. Bontang selama ini tumbuh dengan identitas kuat sebagai kota industri. Struktur tenaga kerja, pola investasi, hingga perputaran ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi sektor besar yang sudah mapan selama puluhan tahun.
Transformasi menuju ekonomi berbasis UMKM, jasa, dan ekonomi kreatif membutuhkan waktu panjang, dukungan infrastruktur, serta perubahan pola pembangunan daerah.
Tantangan lainnya adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
Sebab jika belanja infrastruktur terlalu ditekan, pertumbuhan ekonomi daerah juga berpotensi melambat. Tetapi jika pemerintah memaksakan pembangunan fisik di tengah tekanan fiskal, risiko defisit anggaran bisa membesar.
Di titik inilah Bontang sedang menghadapi fase penting: bertahan dengan pola lama yang bergantung pada dana industri, atau mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih beragam dan tahan terhadap gejolak fiskal.
Penurunan DBH tahun ini mungkin hanya satu episode dari tantangan yang lebih besar di masa depan. Tetapi bagi Bontang, situasi tersebut menjadi pengingat bahwa era kenyamanan fiskal daerah industri perlahan mulai berubah. (MK)
