JAKARTA — Jumat, ratusan massa aksi dari berbagai aliansi mahasiswa dan organisasi sipil masih bertahan di depan Gedung DPR. Massa aksi menagih komitmen negara memenuhi tuntutan rakyat.
Influencer Virdian Aurellio yang turut bergabung bersama barisan massa menggambarkan siapa saja kelompok yang hadir pada aksi kali ini.
“Hari ini saya depan gedung DPR bersama teman-teman Aliansi Sipil ada BEMKMA UNPAD, BEMKM UGM, KMITB,” ujar Virdian di depan gedung DPR RI, Jumat (5/9/2025).
Ia kemudian menegaskan aksi tidak hanya dihadiri mahasiswa, melainkan berbagai elemen gerakan rakyat lintas organisasi.
“Ada juga teman-teman dari Kasbi, Salam 4 Jari, Bang Andovida Lopez, dan sebagainya. Kami turun bareng-bareng karena menagih negara,” kata Virdian.
Lebih lanjut, Virdian menyoroti tekad massa yang tetap datang meski pada hari tersebut bertepatan dengan hari libur nasional. Menurutnya, kehadiran tersebut menunjukkan keseriusan mereka.
“Hari ini memang libur, tanggal merah, tapi buktinya kami sebagai pembayar pajak tetap datang. Kalau bos datang, masa karyawan enggak datang,” tegasnya.
Ia menilai mayoritas tuntutan rakyat yang disampaikan pada akhir Agustus lalu belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah maupun parlemen.
“Artinya tuntutan sudah dipenuhi apa belum? Kami merasa belum. Yang paling krusial adalah tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat,” jelas Virdian.
Selain itu, massa mengingatkan tenggat tuntutan jangka pendek telah jatuh pada 5 September 2025. Sementara delapan tuntutan jangka panjang diberi waktu hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025) yakni;
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus.
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, fasilitas baru anggota DPR.
4. Publikasikan transparansi anggaran.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah.
6. Pecat atau sanksi kader parpol tidak etis.
7. Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat.
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan represifitas aparat dalam mengawal demo.
11. Tangkap aparat yang memerintahkan atau melakukan kekerasan.
12. TNI segera kembali ke barak.
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri.
14. TNI tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak buruh.
16. Pemerintah ambil langkah darurat cegah PHK massal.
17. Buka dialog dengan serikat buruh soal upah murah dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026) yakni;
1. Reformasi DPR besar-besaran dan audit menyeluruh.
2. Reformasi partai politik dengan transparansi laporan keuangan.
3. Reformasi sektor perpajakan yang adil.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset.
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Pastikan TNI kembali ke barak.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain.
8. Evaluasi kebijakan ekonomi–ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, dan tata kelola Danantara.
Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo
