SANGATTA – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya diisi seremoni. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Kutim, BEM STIPER, dan PMII Kutim justru turun ke jalan menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutim yang sebelumnya menggelar aksi di halaman Kantor Disdikbud Kutim.
Massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari transparansi pengadaan bus sekolah listrik hingga pemerataan anggaran pendidikan di wilayah pedalaman.
Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi di depan kantor bupati. Mereka mempertanyakan rencana pengadaan bus listrik yang dinilai memiliki nilai anggaran cukup besar.
Koordinator lapangan aksi, Deodatus Frans Kacaribu, mengatakan mahasiswa tidak menolak kemajuan teknologi. Namun pemerintah diminta terbuka terkait arah kebijakan pengadaan bus listrik tersebut.
Apalagi saat ini baru tersedia satu unit bus sebagai percontohan.
“Kalau memang untuk menunjang pendidikan di 18 kecamatan, bagaimana realisasinya ke depan? Kami meminta transparansi. Bahkan ada tuntutan dari teman-teman untuk membatalkan pengadaan bus listrik,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Tidak hanya itu, mahasiswa menyoroti alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar yang disebut berkaitan dengan program sekolah rakyat. Mereka menilai program tersebut belum tepat sasaran meski disebut berasal dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.
Dalam aksinya, massa aksi mendesak pemerintah daerah benar-benar merealisasikan amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD secara adil dan merata.
Menurut mereka, masih banyak sekolah di wilayah pedalaman yang minim fasilitas dan terkendala akses infrastruktur.
Salah satunya di Kampung Longjok, Desa Long Betoq, Kecamatan Busang. Hingga kini, akses menuju sekolah disebut masih sulit lantaran belum adanya jembatan penghubung.
“Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas, mulai SD sampai perguruan tinggi,” tegas Deodatus.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan pengadaan bus listrik merupakan bagian dari 50 program unggulan kepala daerah yang telah disampaikan sejak masa kampanye.
Menurutnya pemerintah baru menghadirkan satu unit sebagai tahap uji coba sebelum nantinya dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut.
“Bus listrik ini bagian dari komitmen program unggulan kami. Kalau ke depan dinilai baik, tentu akan dikembangkan,” jelasnya.
Mahyunadi mengatakan penggunaan bus listrik dipilih sebagai solusi mengurangi potensi penyalahgunaan BBM sekaligus menciptakan biaya operasional yang lebih stabil.
Dirinya memastikan pengadaan kendaraan tersebut tidak menggunakan porsi anggaran pendidikan.
“Pengadaan mobil listrik itu dari anggaran Dinas Perhubungan, bukan dari anggaran pendidikan 20 persen,” tegasnya.
Terkait pemerataan fasilitas pendidikan, Mahyunadi mengakui masih ada keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah pedalaman. Namun pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran pembangunan penunjang, termasuk jembatan gantung yang ditargetkan terealisasi tahun ini.
Sementara mengenai program sekolah rakyat, ia menilai program tersebut justru ditujukan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang memiliki keterbatasan akses pendidikan akibat kondisi ekonomi.
“Sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan pendidikan, tapi juga pengasuhan, makan, dan asrama,” ungkapnya.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
