SAMARINDA – Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyambut pagu indikatif anggaran 2027 sebesar Rp129 miliar dengan nada optimistis. Namun optimisme itu belum sepenuhnya lega. Bayang-bayang efisiensi seperti tahun sebelumnya masih menghantui.
“Di 2027 kita dapat pagu indikatif Rp129 miliar. Kita belum tahu apakah akan mengalami efisiensi atau tidak. Mudah-mudahan tidak, sehingga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai target,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Belajar dari tahun sebelumnya, anggaran Dinsos sempat terpangkas menjadi Rp108 miliar. Apabila skenario serupa terulang, Andi memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Koordinasi dengan DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV akan ditempuh untuk memperjuangkan kebutuhan riil melalui Badan Anggaran (Banggar).
“Kalau ada penurunan, tentu akan kita komunikasikan. Program-program mendesak akan disampaikan agar bisa menjadi perhatian dan target tidak sampai turun atau tidak tercapai,” tegasnya.
Catatan di atas kertas, capaian Dinsos cukup menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kalimantan Timur turun dari kisaran 6 persen pada 2023 menjadi 5,17 persen.
“Alhamdulillah mengalami penurunan, meskipun belum sedalam yang diharapkan pusat,” kata Andi.
Namun justru di titik inilah tantangan membesar. Target 2026 dipatok lebih ambisius yakni tembus 4 persen. Artinya ruang penurunan semakin sempit dan upaya harus lebih presisi. Apalagi posisi Kaltim sudah jauh di bawah rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 8 persen.
“Semakin rendah angkanya, semakin berat menurunkannya. Tapi kita tetap optimistis,” ujarnya.
Optimisme itu bukan tanpa tekanan. Dalam rapat koordinasi teknis bersama Bappenas dan Bappeda Kalimantan Timur, Kaltim didorong memberi kontribusi nyata terhadap target nasional. Pemerintah pusat menilai kapasitas fiskal dan struktur ekonomi Kaltim cukup kuat untuk mengejar angka tersebut.
Artinya alasan klasik keterbatasan anggaran tidak lagi mudah dijadikan tameng.
Di luar soal anggaran, persoalan data masih menjadi titik krusial. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama. Namun validitasnya belum sepenuhnya steril dari polemik.
Verifikasi dan validasi lapangan, ground check sedang digencarkan. Langkah itu menyusul kegaduhan akibat penonaktifan mendadak sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan.
“Ground check dilakukan untuk memastikan penerima bantuan benar-benar berada pada desil 1 sampai 5 sesuai parameter BPS. Yang sudah seharusnya keluar dari desil itu juga harus dipastikan siap mandiri,” jelas Andi.
Ia mengakui sebelumnya ada kasus penghentian bantuan secara tiba-tiba, sementara masyarakat belum siap beralih menjadi peserta mandiri. Kini pemerintah pusat telah mengaktifkan kembali peserta dengan penyakit kronis atau katastropik serta mereka yang masih menjalani pengobatan.
Masalahnya tanpa data yang akurat, program sebaik apa pun bisa meleset sasaran. Dan tanpa anggaran yang cukup, data presisi pun tidak otomatis mengubah angka kemiskinan.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bersekretariat di Bappeda tengah meramu RKPD sebagai cetak biru kolaborasi lintas perangkat daerah. Konsepnya jelas yaitu kemiskinan tidak bisa ditangani sektoral.
Target 4 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan ujian seberapa solid perencanaan, data, dan keberanian politik dalam menjaga anggaran sosial tetap menjadi prioritas.
Optimisme Rp129 miliar bisa menjadi pijakan kuat. Tapi ketika kembali terpangkas, bukan hanya angka yang terancam stagnan kepercayaan publik pun ikut dipertaruhkan.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
