INDUSTRI perhotelan di Kalimantan Timur mulai merasakan tekanan serius akibat lonjakan harga tiket pesawat dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dampaknya tidak hanya menekan mobilitas masyarakat, tetapi juga memukul tingkat hunian hotel di sejumlah daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga Kutai Timur (Kutim), pelaku usaha hotel mengeluhkan turunnya okupansi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Perjalanan dinas pemerintah yang dibatasi, mahalnya biaya transportasi udara, hingga menurunnya kunjungan bisnis disebut menjadi faktor utama perlambatan sektor perhotelan.
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) PPU, Sandri Ernamurti, mengatakan tekanan terhadap industri hotel mulai terasa sejak awal 2026 setelah kebijakan efisiensi diberlakukan secara nasional.
“Kita bicara realita saja. Faktanya sejak Januari 2026 sampai sekarang, setelah kebijakan efisiensi diberlakukan secara nasional, semuanya ikut terdampak,” ujarnya.
Menurut Sandri, situasi global seperti konflik di Timur Tengah hingga tensi geopolitik internasional turut memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan perjalanan, termasuk tarif penerbangan.
“Sudah dilakukan efisiensi, ditambah lagi kenaikan berbagai biaya. Akibatnya tingkat mobilitas dan perjalanan masyarakat ikut menurun,” katanya.
Okupansi Hotel Terjun Bebas
Tekanan paling terasa terjadi pada tingkat hunian hotel. Berdasarkan hasil diskusi PHRI dengan sejumlah pelaku usaha perhotelan di PPU, rata-rata okupansi hotel kini berada di bawah 30 persen per bulan.
“Khusus di PPU, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman perhotelan, dan tingkat okupansi saat ini rata-rata di bawah 30 persen per bulan,” ucap Sandri.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi dua faktor utama yang saling berkaitan, yakni efisiensi perjalanan dinas pemerintah dan mahalnya tiket pesawat.
“Itu dipengaruhi efisiensi anggaran dan juga kenaikan harga tiket pesawat. Semua saling berkaitan,” katanya.
Mahalnya biaya penerbangan membuat mobilitas tamu dari luar daerah ikut menurun. Padahal, perjalanan dinas dan kunjungan bisnis selama ini menjadi salah satu penopang utama okupansi hotel di wilayah penyangga IKN.
“Pemerintah pusat sendiri terkendala biaya perjalanan akibat harga tiket yang sangat mahal sehingga semuanya ikut terdampak,” ujarnya.
Dampak berkepanjangan bahkan membuat sejumlah penginapan kecil kesulitan bertahan. Salah satu penginapan di PPU dilaporkan telah menghentikan operasional selama sekitar enam bulan akibat sepinya tamu.
“Salah satunya penginapan Sekumpul yang sudah tutup sekitar enam bulan karena benar-benar sepi tamu. Dalam sehari kadang hanya ada satu tamu yang datang,” ungkapnya.
Kutim Ikut Tertekan
Tekanan serupa juga mulai dirasakan industri perhotelan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Tingginya harga tiket pesawat disebut mulai memengaruhi mobilitas pekerja proyek, tamu perusahaan, hingga perjalanan bisnis yang selama ini menjadi sumber utama okupansi hotel.
General Manager Hotel Royal Victoria Sangatta, Cing Cing Wahyuni, mengatakan sebagian besar tamu hotel di Kutim masih sangat bergantung pada akses transportasi udara.
“Pengaruhnya pasti ada. Karena sebagian besar tamu kami datang menggunakan transportasi udara,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, sejumlah perusahaan kini mulai melakukan efisiensi perjalanan kerja untuk menekan pengeluaran operasional. Kondisi tersebut membuat frekuensi kunjungan tamu berkurang dan lama menginap ikut dipangkas.
“Beberapa perusahaan mulai membatasi perjalanan kerja. Ada juga yang mengurangi durasi menginap agar biaya lebih hemat,” katanya.
Sebagai daerah yang ditopang aktivitas pertambangan, konstruksi, dan proyek industri, Kutim memiliki ketergantungan tinggi terhadap konektivitas udara. Mobilitas pekerja, kontraktor, konsultan, hingga tamu perusahaan menjadi bagian penting dalam perputaran ekonomi sektor jasa dan perhotelan.
Cing Cing menilai konektivitas penerbangan memiliki peran vital dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah. Ketika biaya perjalanan meningkat, maka kunjungan bisnis ikut melambat.
“Karena akses transportasi sangat menentukan jumlah kunjungan,” ucapnya.
Tak hanya perjalanan bisnis, kenaikan tiket pesawat juga mulai memengaruhi sektor wisata. Biaya perjalanan yang semakin tinggi membuat sebagian masyarakat mempertimbangkan ulang rencana bepergian ke daerah.
Bertahan di Tengah Tekanan
Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha hotel mulai mencari berbagai cara agar tetap bertahan. Di PPU, sejumlah penginapan memanfaatkan platform online travel agent (OTA) seperti Traveloka dan Trip.com untuk menjaring tamu secara mandiri.
“Walaupun tamu yang datang hanya satu atau dua per hari, setidaknya masih bisa membantu biaya listrik dan operasional karyawan,” ujar Sandri.
Sementara di Kutim, hotel mulai menawarkan promo kamar, paket meeting, hingga kerja sama korporasi untuk menjaga tingkat okupansi tetap stabil.
Meski begitu, pelaku usaha menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terlalu lama. Sebab perlambatan sektor perhotelan berpotensi menimbulkan efek domino terhadap sektor lain seperti restoran, transportasi lokal, UMKM, hingga pariwisata daerah.
Bagi wilayah penyangga IKN seperti PPU dan Kutim, stabilitas konektivitas udara dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga arus investasi, mobilitas pekerja, dan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
PHRI dan pelaku usaha hotel berharap pemerintah bersama maskapai penerbangan dapat mencari solusi agar harga tiket pesawat kembali stabil dan lebih terjangkau.
“Harapannya Agustus nanti mulai ada perubahan kebijakan dari pusat sehingga daerah bisa kembali bergerak,” pungkas Sandri. (MK)
