SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda tengah memberikan perhatian serius terhadap dua pilar ekonomi kerakyatan yakni penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi II, Iswandi, menekankan pentingnya efektivitas program agar dampak pembangunan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Terkait dukungan modal, Iswandi, menyoroti adanya program kredit yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kecil di Samarinda. Program tersebut dirancang untuk memutus rantai ketergantungan UMKM pada pinjaman ilegal atau tengkulak.
“Ada program kredit sampai dengan 100 juta Rupiah tanpa jaminan. Ini adalah peluang besar yang harus diketahui masyarakat. Kami di Komisi II ingin memastikan bagaimana sistem dan prosedurnya agar benar-benar bisa diakses oleh UMKM kita,” ungkap Iswandi saat diwawancara, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan sinkronisasi data menjadi kunci utama agar bantuan permodalan ini tepat sasaran.
“Data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi harus benar-benar sinkron. Jangan sampai bantuan ini salah sasaran. Kita ingin UMKM binaan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk mendapatkan suntikan modal tersebut agar mereka bisa naik kelas,” jelasnya.
Beralih ke sektor badan usaha milik daerah, Iswandi memberikan catatan kritis terhadap kinerja Perumda Varia Niaga. Ia menilai perusahaan pelat merah tersebut terlalu banyak merambah berbagai bidang usaha, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya sampaikan kepada Varia Niaga, jangan terlalu banyak mengurusi macam-macam bisnis. Lebih baik fokus pada 5 atau 6 bidang usaha saja yang memang kalian kuasai dan menguntungkan. Kalau terlalu banyak cabang tapi tidak terfokus, hasilnya tidak akan maksimal,” tutur Iswandi.
Kritik tersebut didasari atas laporan kontribusi PAD dari Varia Niaga yang dinilai masih jauh dari harapan apabila dibandingkan dengan besarnya penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota.
“Bayangkan, kontribusi PAD-nya baru di angka Rp500 juta. Sementara penyertaan modal yang kita berikan jauh lebih besar dari itu. Ini yang kami pertanyakan di Komisi II, efektivitas kerjanya di mana? Kita ingin Perumda itu menyumbang ke daerah, bukan justru terus-menerus membebani APBD tanpa hasil yang sebanding,” tegasnya.
Iswandi berharap adanya perbaikan pola kerja, baik di tataran dinas yang mengurusi UMKM maupun jajaran direksi Perumda. Sinergi antara permodalan yang mudah dan badan usaha daerah yang sehat diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi Samarinda ke depan.
“Tujuan kita satu yaitu kesejahteraan warga Samarinda. UMKM didukung dengan modal mudah dan Perumda bekerja secara profesional untuk menyumbang PAD. Kalau keduanya berjalan beriringan, ekonomi kota kita akan semakin kuat,” jelas Iswandi. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
