BERAU – Kondisi ekonomi di Kabupaten Berau saat ini dinilai tengah mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyebut sejumlah indikator menunjukkan pelemahan, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat hingga terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor unggulan.
Menurut Rudi, lesunya ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi sangat berdampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia mengungkapkan penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang membuat perputaran ekonomi di tingkat bawah semakin melemah.
“Dari sektor UMKM, daya beli masyarakat sangat jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator nyata bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan salah satu penyebab kondisi tersebut dalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau akibat kebijakan efisiensi.
Dampaknya alokasi anggaran lebih banyak terserap untuk belanja wajib seperti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ruang untuk mendorong sektor produktif menjadi semakin sempit.
“Banyak sektor yang bergantung pada APBD, seperti pembangunan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Ketika APBD kita terbatas, maka penyalurannya otomatis lebih difokuskan pada kebutuhan dasar seperti gaji ASN,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran, Rudi menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sektor strategis seperti perikanan laut dan pariwisata pesisir.
Ia menyebut potensi besar yang dimiliki Berau di wilayah pesisir belum dapat dimaksimalkan karena kewenangannya berada di tingkat provinsi, khususnya untuk wilayah 0 hingga 12 mil laut.
“Potensi perikanan kita besar di wilayah pesisir, tapi kewenangan kabupaten hanya di darat. Begitu juga pariwisata laut, banyak yang tidak bisa kita maksimalkan karena menjadi kewenangan provinsi,” terangnya.
Kondisi itu, lanjut Rudi, berdampak pada terbatasnya intervensi pemerintah daerah terhadap nelayan. Saat ini, bantuan seperti alat tangkap atau kapal untuk nelayan laut tidak dapat disalurkan langsung oleh pemerintah kabupaten.
“Contohnya bantuan perikanan laut, sekarang kabupaten tidak bisa memberikan alat tangkap atau kapal. Sementara di provinsi juga tidak mudah untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan kita,” tambahnya.
Dengan keterbatasan tersebut, sektor yang masih bisa dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten saat ini hanya mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, serta ketahanan pangan.
Namun menurut Rudi, sektor-sektor tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat ekonomi daerah secara keseluruhan tanpa dukungan sektor unggulan lainnya.
Dirinya menekankan pentingnya menarik investasi sebagai salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun upaya tersebut kembali terkendala oleh keterbatasan lahan dan kawasan yang tersedia untuk pengembangan investasi, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun pariwisata.
“Untuk membangkitkan ekonomi, kita perlu membuka peluang investasi. Tapi persoalannya, ketersediaan kawasan juga semakin terbatas,” katanya.
Meski demikian, Rudi mengajak semua pihak untuk tetap optimis menghadapi kondisi tersebut. Ia menilai di tengah tekanan ekonomi, masyarakat Berau tetap memiliki ketahanan sosial yang baik.
“Memang kondisi saat ini lesu, tapi kita patut bersyukur. Dalam kondisi apa pun, masyarakat kita tetap bisa bertahan dan menjalani kehidupan dengan baik,” ungkapnya. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
