BONTANG – Persoalan kepesertaan BPJS gratis, kini menjadi perhatian DPRD Kota Bontang, setelah ribuan pengajuan masyarakat disebut belum seluruhnya terakomodasi dalam program jaminan kesehatan Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, mengungkapkan dari sekitar 3.800 data masyarakat yang diajukan untuk program BPJS gratis melalui skema Gratispol, baru sekitar 1.918 warga yang dinyatakan tercover.
Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kepastian layanan kesehatan.
“Kalau masyarakat tentu tidak mau tahu soal ribet atau tidaknya persyaratannya. Jangan sampai saat masyarakat sakit, baru kita menjelaskan kendala administrasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Yusuf menilai persoalan layanan kesehatan tidak bisa menunggu proses administrasi yang terlalu panjang, terlebih lagi kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis, sering kali bersifat mendesak.
Karena itu, Yusuf meminta pemerintah lebih fleksibel dalam mencari solusi, agar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat terakomodasi.
“Yang membuat aturan juga manusia. Jadi saya rasa harus ada kebijakan supaya aturan jangan terlalu kaku,” katanya.
Selain menyoroti persoalan data penerima, anggota dewan turut membahas potensi kekurangan anggaran program jaminan kesehatan masyarakat pada tahun berjalan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, mengatakan beban pembiayaan BPJS masyarakat ke depan berpotensi semakin berat apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebab pemerintah mulai perlu menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
“Kalau terus bergantung pada APBD tentu akan berat. Karena itu perusahaan melalui program TJSL, bisa ikut membantu pembiayaan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Meski kekurangan anggaran tahun ini dinilai masih bisa ditangani melalui mekanisme perubahan anggaran, dewan mengingatkan pemerintah daerah agar mulai memikirkan solusi jangka panjang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang, Bakhtiar Mabe, turut menjelaskan untuk proses pengusulan peserta BPJS gratis masih terkendala pada tahap verifikasi di tingkat provinsi, di mana pemerintah daerah hanya bertugas mengusulkan data calon penerima, sementara persetujuan akhir berada di pemerintah provinsi.
“Ranah persetujuannya memang di provinsi. Kami di daerah hanya sebatas mengusulkan data calon penerima,” bebernya.
Bakhtiar memastikan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi, agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, dapat segera masuk dalam program BPJS gratis. (rm/adv)
Editor: Yahya Yabo
