BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang memberi perhatian kepada persoalan distribusi gas elpiji di Kota Bontang.
Anggota DPRD Bontang, Winardi, menilai pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukan dan penetapan pangkalan elpiji (LPG), agar pengawasan terhadap distribusi gas melon dapat berjalan lebih efektif.
Menurut Winardi, selama ini ruang pemerintah daerah dalam mengawasi pangkalan elpiji masih sangat terbatas, karena mekanisme pembentukannya lebih banyak ditentukan oleh agen dan Pertamina. Akibatnya pemerintah kesulitan melakukan pembinaan maupun evaluasi, terhadap pangkalan yang beroperasi di lapangan.
Ia menilai kondisi tersebut perlu dibenahi agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran elpiji bersubsidi kepada masyarakat. Terlebih pemerintah daerah seharusnya ikut memberikan pertimbangan sebelum sebuah pangkalan ditetapkan.
“Sehingga dengan begitu ada dasar yang jelas, untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas distribusi di lapangan itu ada dan nyata,” ujar Winardi beberapa waktu lalu.
Menurutnya keterlibatan pemerintah daerah sejak awal proses penetapan pangkalan akan membantu menciptakan sistem distribusi yang lebih tertata dan akuntabel. Selain itu, pemerintah dapat lebih mudah melakukan evaluasi apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyaluran elpiji.
Winardi menegaskan pengawasan yang kuat menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga elpiji bersubsidi di tingkat masyarakat. Karena itu, ia berharap ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, agen, dan Pertamina dalam pengelolaan distribusi elpiji ke depan.
“Perlu diketahui adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penetapan pangkalan, kami berharap distribusi elpiji 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Itu yang paling utama,” jelas Winardi.(rm/adv)
Editor: Yahya Yabo
