BONTANG – Pengelolaan Pulau Beras Basah dinilai harus melibatkan warga lokal. Ini disampaikan DPRD Bontang terkait pengelolaan Pulau Beras Basah ke depannya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan masuknya investor atau pihak luar dalam pengembangan destinasi wisata tersebut. Namun karena itu, dirinya meminta pemerintah memastikan masyarakat lokal tetap dilibatkan dalam sistem pengelolaannya.
Winardi menyebut keberadaan pihak ketiga dapat menjadi peluang untuk memperbaiki fasilitas dan tata kelola wisata Pulau Beras Basah. Ia melanjutkan kebijakan yang diterapkan jangan sampai merugikan pelaku usaha kecil maupun jasa transportasi lokal yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Kami tidak menolak pihak ketiga masuk untuk membantu pengelolaan. Tetapi harus ada tahapan dan aturan yang jelas supaya masyarakat lokal tetap dilibatkan,” kata Winardi.
Selain itu, dirinya menyoroti kemungkinan pengelola baru menjalankan fasilitas dan transportasi secara mandiri tanpa melibatkan warga setempat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor wisata.
“Jangan sampai nanti semua fasilitas dan transportasi dikelola sendiri oleh pihak ketiga tanpa melibatkan warga lokal. Itu tentu akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang selama ini hidup dari sektor wisata,” sebutnya.
Winardi menyebut masyarakat lokal selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas wisata di Pulau Beras Basah.
Ia berharap pola kerja sama yang disusun Pemkot nantinya tetap membuka ruang bagi warga dan pelaku usaha lokal terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan Kota Bontang. (rm/adv)
Editor: Yahya Yabo
