SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim dan empat kontraktor pelaksana proyek rekonstruksi Jalan Muara Badak–Bontang, Selasa (16/09/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Dalam rapat, PT Immanuel Karya Perkasa mengakui adanya kesalahan teknis di awal pekerjaan turap yang sempat menggunakan air asin dari parit sekitar lokasi.
“Kami sudah lakukan pembongkaran dan mengganti dengan air tawar serta material dari Palu. Progres kami kini mencapai 26,98 persen, lebih cepat 6,3 persen dari target,” ujar Tampubolon, perwakilan perusahaan.
Sementara itu, PT Alvi Sinar Abadi yang menggarap segmen 3 dengan nilai kontrak Rp34 miliar melaporkan progres baru 19 persen, minus 3,9 persen dari target.
Ronald Rasubala menyebut kendala utama adalah keterlambatan pengiriman material akibat kerusakan kapal dan hambatan di pelabuhan.
Lalu, PT Libra Putra Pratama, kontraktor untuk segmen 1 dengan nilai kontrak Rp41 miliar, tercatat tertinggal jauh. Dari target 26 persen, realisasi hanya 7,7 persen.
“Kendala utama ada pada tenaga kerja dan perizinan di pelabuhan, ada perlu izin dengan masyarakat lokal, namun material sudah tersedia,” jelas Ahmad Irwan.
Adapun PT Hastomulyo Adiprima KSO CV Reva Jaya Abadi yang mengerjakan segmen 2 dengan nilai kontrak Rp21 miliar, baru mencapai progres 19,4 persen dari target 33,2 persen.
Jupran menyebut sejumlah kendala lapangan seperti utilitas pipa gas, PDAM, dan lahan warga yang harus ditangani hati-hati.
Komisi III DPRD Kaltim menekankan pentingnya mutu pekerjaan dan memperingatkan kontraktor agar segera melakukan perbaikan.
“Mencampur dengan air laut, apa pun alasannya tidak bisa diterima. Ini merupakan keteledoran yang fatal. Pekerjaan jalan di sana sudah dinantikan masyarakat sejak lama. Jalan itu merupakan akses Bontang ke Muara Badak. Jangan sampai kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kami minta untuk dibenahi, turap yang disusun, batu tanpa ada semennya yang hanya dilapisi dipinggirnya saja,” tegas anggota Komisi III, Subandi.
Akhmed Reza menambahkan konsultan pengawas harus memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi.
“Saya minta ada komitmen bersama untuk menjawab laporan-laporan dari masyarakat. Kalau ada yang masih bisa dibenahi, harus dibenahi. Kalau perlu ke depan perlu sinergi dengan PBJ agar semua kegiatan bisa sesuai,” ujarnya.
Dinas PUPR Kaltim menyatakan siap melakukan evaluasi serta uji mutu beton, sekaligus meninjau ulang perbaikan yang telah dilakukan. Para kontraktor pun berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak, dengan percepatan progres di lapangan.
Sebagai kesimpulan rapat, dijadwalkan kunjungan lapangan lanjutan, pemeriksaan bersama PPK dan konsultan pengawas, serta penekanan pada kualitas mutu dan percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
