SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama legislatif untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer. Ia memastikan tambahan insentif sebesar Rp500 ribu akan dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun ini dan dilanjutkan pada APBD 2026.
“Rp500 ribu itu di perubahan ini akan langsung diserahkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, karena ini harapan guru-guru kita. Ini juga bagian dari program Pak Gubernur, janji yang harus dipenuhi,” ujar Damayanti.
Menurutnya, isu kesejahteraan guru honorer menjadi salah satu poin utama dalam aksi masyarakat dan mahasiswa pada 1 September lalu. Dari 11 tuntutan yang disampaikan, setidaknya empat hingga lima di antaranya terkait dengan dukungan pemerintah provinsi terhadap guru dan dosen.
Damayanti menegaskan, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan terus mengawal agar APBD 2026 benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga pendidik.
“Yang kita bahas bukan hanya sekadar angka-angka, tapi bagaimana manfaatnya dirasakan langsung oleh guru honorer dan masyarakat,” tegasnya.
Meski APBD 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp21 triliun akibat efisiensi dan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Damayanti memastikan pos anggaran untuk guru tetap menjadi prioritas.
“Kita ingin memastikan janji ini terealisasi, sehingga guru honorer tidak lagi sekadar menunggu tanpa kepastian. Ini bagian penting dari visi mewujudkan generasi emas menuju Kaltim sukses,” pungkasnya. (Adv)
