SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai, evaluasi mendesak dilakukan agar tujuan utama peningkatan gizi anak sekolah tercapai maksimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pengelolaan MBG tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Menurutnya, sekolah perlu diberi kewenangan penuh melalui tim internal.
“Walaupun MBG di tengah ada problematika, ini kan Asta Cita dari Presiden Prabowo. Jadi harus segera dilakukan perbaikan dengan memperhatikan berbagai kekurangan di lapangan,” tegas Agusriansyah.
Ia menilai pendekatan ini akan membuat distribusi lebih efektif, kualitas menu meningkat, dan variasi makanan lebih sesuai dengan selera lokal siswa. Selain itu, mekanisme mandiri juga dinilai membuka ruang transparansi karena Surat Pertanggungjawaban (SPj) disusun langsung oleh pihak sekolah.
“Kalau sekolah hanya menerima makanan jadi, dikhawatirkan penyedia tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bahkan ada laporan bahwa sebelum MBG, menu yang dikelola sekolah justru lebih representatif,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, Agusriansyah mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertimbangkan pelibatan langsung sekolah dalam pengelolaan MBG.
“Program ini sangat baik untuk peningkatan gizi. Karena itu, pendekatannya harus benar-benar memperhatikan aspek gizi, efektivitas pelayanan, dan kebutuhan tiap sekolah,” pungkasnya. (adv)
