PPU – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Penajam Paser Utara (PPU) ke-24 dinilai menjadi waktu refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemandirian fiskal di tengah peluang besar hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai usia 24 tahun merupakan fase praremaja menuju kematangan bagi sebuah daerah. Pada fase ini, menurutnya pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan kapasitas ekonomi daerah.
“Usia 24 tahun ini harus menjadi momentum refleksi. PPU sedang berada pada fase yang baik dengan hadirnya IKN dan peluang ini harus benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Ia menyoroti masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, struktur fiskal PPU dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut kontribusi PAD dalam beberapa periode sebelumnya hanya berada di kisaran 9 hingga 10 persen dari total APBD.
“Kondisi ini tentu membuat ruang fiskal kita sangat terbatas. Dalam dua tahun terakhir, efisiensi anggaran semakin mempersempit ruang gerak daerah,” ungkapnya.
Menurutnya peningkatan PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat. Kehadiran IKN di Kalimantan Timur dinilai sebagai peluang strategis yang belum tentu dimiliki daerah lain. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera merumuskan strategi konkret untuk menangkap dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota negara baru tersebut.
Bijak menilai potensi peningkatan PAD dapat digali melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, hingga kerja sama ekonomi lintas sektor.
“Momentum IKN ini harus bisa dimanfaatkan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun kerja sama investasi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, ia menyoroti iklim investasi di PPU yang dinilai masih perlu pembenahan. Keraguan investor, menurutnya sering muncul akibat faktor tata kelola, kepastian regulasi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat dan kompetitif.
“Investor harus merasa aman dan yakin untuk masuk. Momentum IKN harus diikuti dengan perbaikan iklim investasi yang nyata,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai pembangunan tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurutnya pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, pembekalan keterampilan, serta dukungan permodalan.
“Ekonomi akar rumput harus bergerak. Pemerintah perlu meng-upgrade UMKM agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru,” katanya.
Dalam refleksi HUT PPU ke-24, DPRD menilai terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah yakni:
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
3. Memperkuat sektor UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat.
Ketiga hal tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar PPU mampu bertransformasi menjadi daerah penyangga IKN yang mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pembangunan.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Yahya Yabo
