DPRD Samarinda Dorong Digitalisasi Sistem, Upaya Optimalkan Aset dan Tekan Inflasi

SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menerima kunjungan kerja (kunjungan spesifik) dari DPRD Kota Balikpapan. Pertemuan tersebut berfokus pada dua agenda krusial yakni optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peran legislatif dalam pengendalian inflasi serta menjaga kesejahteraan pangan masyarakat.

Staf Ahli Komisi II DPRD Kota Samarinda, Misirah, menjelaskan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, DPRD Samarinda berkomitmen penuh mendampingi pemerintah kota guna memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

“Fokus utama kami adalah memastikan harga kebutuhan pokok di masyarakat tetap stabil dan distribusinya lancar, sehingga tidak terjadi gejolak. Selain itu, program-program lambung pangan dari pemerintah harus dipastikan tepat sasaran demi menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujar Misirah saat diwawancarai usai pertemuan, Kamis (21/5/2026).

Terkait pengelolaan aset, Komisi II DPRD Samarinda menekankan pentingnya penguatan pendataan dan penertiban seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Misirah menyatakan pengelolaan yang rapi akan membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

“Aset-aset daerah harus terus didata, ditertibkan, dan diklasifikasikan. Terutama untuk aset yang berada di posisi strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi, pemanfaatannya harus dioptimalkan. Jika pemkot belum mampu mengelola sendiri secara produktif, maka bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” tuturnya.

Sebagai langkah modernisasi, DPRD Samarinda mendorong penuh penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan aset dan pemantauan inflasi.

Menurut Misirah, digitalisasi merupakan saran strategis dari anggota dewan kepada Pemkot Samarinda untuk mempermudah fungsi pengawasan ke depan.

“Digitalisasi ini sangat perlu. Fungsinya untuk memudahkan pengawasan dan monitoring. Kalau semua sudah tersistem secara digital, pengelolaan akan jauh lebih mudah, tinggal klik saja,” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan ranah eksekusi teknis dan pelaksanaan program sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot), sementara DPRD akan mengawal dari sisi regulasi dan dukungan anggaran.

Pada sisi lain, saat ini Pemkot Samarinda dikabarkan tengah gencar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) atau kunjungan lapangan ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau harga Bahan Pokok Penting (Bapokting).

Menanggapi hal tersebut, Misirah, menyebutkan pihak DPRD Samarinda belum menerima laporan hasil akhir karena para anggota legislatif saat ini sedang dalam masa reses.

Namun berdasarkan pantauan personalnya sehari-hari, ia menilai kondisi harga barang pokok di Samarinda secara umum masih relatif aman dan stabil.

“Kalau dari kebutuhan sehari-hari yang saya lihat saat belanja, harganya masih stabil dan belum ada lonjakan yang begitu mencolok. Mungkin hanya komoditas seperti gas saja yang terkadang harganya agak tinggi di pasaran,” jelas Misirah.(rm/adv)

Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

CATATAN AGUS SUSANTO

INFO GRAFIS

OPINI