SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda. Pertemuan itu digelar guna mengevaluasi progres anggaran tahun berjalan 2026 serta mematangkan rencana kerja untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni yang dialokasikan untuk DP2KB saat ini masih sangat terbatas dan belum ideal untuk mengakomodasi seluruh program strategis kedinasan.
Dalam penjelasannya, Puji menyoroti struktur anggaran DP2KB yang dinilai kurang proporsional untuk melakukan ekspansi program secara mandiri. Sebagian besar dana APBD yang dikucurkan habis terserap untuk pembiayaan rutin kedinasan. Akibatnya keberlangsungan program-program unggulan di lapangan sangat bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Permasalahan anggaran, terutama masalah anggaran, karena dari APBD itu sebagian besar anggaran itu untuk gaji dan tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya,” ungkap Puji, Senin (13/7/2026).
Puji mencontohkan salah satu program penting yang membutuhkan dukungan dana berkala adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas). Program-program edukatif dan promotif seperti itu dinilai esensial dalam membangun fondasi ketahanan keluarga di Samarinda sejak dini.
“Program-program kan banyak program-program sekarang ya, termasuk Gemas ya, Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah. Nah, itu-itu salah satu program,” tuturnya.
Kendati dilingkupi keterbatasan ruang fiskal di mana pagu anggaran DP2KB pada tahun 2026 ini hanya menyentuh angka 10 miliar rupiah lebih, Komisi IV memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran dinas hingga kader di tingkat akar rumput. Dengan dana seminim itu, program-program dinas dinilai tetap mampu berjalan secara maksimal.
“Tetapi gini, program-program dari DP2KB ini dengan anggaran tahun 2026 itu hanya 10 miliar lebih, itu saya kira sudah maksimal mereka sudah berupaya,” kata Puji.
Meski kinerja aparatur dan kader dinilai luar biasa, Puji menegaskan anggaran tersebut tetap tidak bisa dikatakan cukup apabila mengacu pada target ideal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Samarinda.
“Jadi kebanyakan anggaran itu kalau kita bilang cukup ya enggak cukup sebenarnya, tapi mereka sudah maksimal. Dari laporan-laporan itu, semua sudah berjalan programnya,” jelasnya.
Puji berharap pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027 nanti, pemerintah kota dapat memberikan atensi lebih berupa penambahan anggaran. Tambahan dana tersebut dinilai mendesak, terutama untuk merenovasi infrastruktur penunjang di tingkat kecamatan yang saat ini kondisinya rusak berat.
“Harapan kami di perubahan ini mudah-mudahan ya ada anggaran tambahan untuk program-program, dan terutama juga tentang keluhan dari dinas itu untuk renovasi. Renovasi gedung atau terutama bangunan ya kantor, karena itu kantornya sudah lama sekali, banyak yang jebol di sana-sini,” papar Puji.
Kondisi fisik gedung yang memprihatinkan itu tidak hanya terjadi di kantor utama, melainkan menimpa balai-balai penyuluhan KB yang tersebar di wilayah kecamatan. Puji menilai perbaikan fasilitas itu menjadi syarat mutlak apabila pemerintah kota serius ingin menjalankan program-program berbasis kewilayahan secara optimal.
“Dan balai, balai yang ada 10 balai di tiap kecamatan itu rusak berat. Kan kita ingin ada program Kampung KB Reborn ya, lalu kita ingin satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa kalau tempatnya saja enggak ada? Sekretariatnya enggak ada, ya gitulah,” tegasnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
