SAMARINDA – Dinamika internal di tubuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara kini menjadi perhatian serius jajaran legislatif Kota Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, secara terbuka mempertanyakan kebijakan mendadak terkait perombakan jajaran direksi, terutama di saat bank tersebut menunjukkan performa finansial yang sedang menanjak.
Langkah itu mencuat setelah pihak DPRD melakukan koordinasi dan mendengar aspirasi mengenai kondisi perbankan yang merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kota Tepian.
Iswandi mengungkapkan keheranannya terhadap pencopotan Direktur Utama Bank Kaltimtara, Muhammad Yamin, sebelum masa pengabdiannya berakhir secara reguler.
Baginya sebuah pergantian kepemimpinan seharusnya didasari oleh alasan evaluasi kinerja yang objektif atau pelanggaran kode etik, bukan dilakukan secara tiba-tiba tanpa penjelasan transparan kepada publik.
“Padahal kalau kita lihat dari semua laporan keuangan yang masuk, kinerja bank tersebut sedang bagus-bagusnya dan labanya pun meningkat signifikan. Kenapa pemimpin yang berprestasi justru harus diganti?” tanya Iswandi pada sesi wawancara, Jumat (8/5/2026).
Ia khawatir pergantian yang tidak berlandaskan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dapat mengganggu stabilitas internal dan menurunkan kepercayaan para nasabah besar serta mitra strategis bank.
Selain isu kursi kepemimpinan, Iswandi menyoroti masalah Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang kabarnya tengah menjadi sorotan Wali Kota Samarinda.
Ia menilai sebagai salah satu pemegang saham, Pemerintah Kota Samarinda berhak mengetahui secara detail profil risiko kredit yang ada di bank tersebut.
“Kita harus tahu siapa saja debiturnya, berapa nilainya, dan apa kendalanya sampai macet. Ini bukan rahasia yang harus ditutup-tutupi dari pemegang saham, karena ini menyangkut uang rakyat dan keamanan aset daerah kita,” tegasnya.
Transparansi NPL dianggap penting agar pemerintah bisa memetakan kesehatan finansial bank sebelum memberikan suntikan modal atau kebijakan strategis lainnya.
Komisi II DPRD Samarinda mengingatkan Bank Kaltimtara adalah institusi ekonomi vital bagi Kalimantan Timur. Iswandi mendesak agar pengelolaan perbankan tetap mengedepankan asas profesionalisme perbankan nasional dan dijauhkan dari segala bentuk intervensi yang tidak relevan dengan kemajuan perusahaan.
“Harapan kami cuma satu, Bank Kaltimtara tetap fokus pada jalur profesionalisme. Jika memang sebuah tim direksi sudah bekerja dengan baik dan memberikan keuntungan bagi daerah, ya harus dipertahankan atau setidaknya diberikan apresiasi, bukan malah diberikan kebijakan yang kontraproduktif,” imbuhnya.
Iswandi menyatakan Komisi II akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan klarifikasi yang jelas, demi memastikan setiap rupiah penyertaan modal dari APBD Samarinda dikelola oleh tangan-tangan yang tepat.
“Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kita ingin Bank Kaltimtara menjadi bank yang bersih, transparan, dan bena-benar menjadi mesin penggerak ekonomi yang tangguh untuk Kaltim, khususnya Samarinda,” jelasnya. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
