SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda secara tegas meminta seluruh perbankan yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda untuk meningkatkan kontribusi nyata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Penegasan itu disampaikan menyusul serangkaian pemanggilan yang dilakukan legislatif terhadap pimpinan perbankan pelat merah maupun swasta, seperti Bank Mandiri, BTN, dan lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan adanya ketimpangan kontribusi antara bank daerah dan bank nasional dalam pembangunan estetika kota.
Ia menekankan tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk apresiasi perusahaan terhadap daerah tempat mereka beroperasi.
Dalam keterangannya, Iswandi memberikan apresiasi kepada Bank Kaltimtara yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata.
Namun ia menyayangkan sikap pasif dari bank-bank nasional besar lainnya yang memiliki perputaran modal signifikan di Samarinda.
“Kami ingin mereka juga hadir memberikan sentuhan nyata untuk keindahan kota ini. Jangan sampai mereka hanya mengumpulkan dana dari masyarakat kita, tapi ketika bicara kontribusi pembangunan, mereka seolah-olah tidak hadir,” tegas Iswandi saat diwawancara awak media, Kamis (7/5/2026).
Iswandi menambahkan partisipasi perbankan sangat dinanti untuk mempercepat transformasi wajah kota tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Salah satu poin yang dibahas adalah bagaimana dana CSR dapat digunakan untuk mendukung proyek strategis pemerintah kota, seperti penataan kawasan Teras Samarinda.
Iswandi melihat adanya peluang besar bagi perbankan untuk mengambil peran dalam pembangunan segmen-segmen tertentu di kawasan tersebut.
“Silakan bank-bank ini yang membangun monumen, taman, atau segmen tertentu di Teras Samarinda. Mereka dapat nama (branding) lewat plakat atau monumen, kota kita jadi cantik, dan rakyat senang melihat kotanya tertata,” jelas Iswandi.
Menurutnya apabila setiap bank besar mau menyumbang satu fasilitas ikonik, maka progres penataan kota akan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan dana pemerintah yang terbatas.
“Ini akan menghemat APBD kita karena anggarannya bisa dialihkan ke sektor kesehatan atau pendidikan,” tambahnya.
Komisi II menyatakan akan terus memantau tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan ini. Iswandi mengingatkan bahwa pihaknya tidak ingin diskusi ini hanya berakhir di ruang rapat tanpa ada realisasi fisik di lapangan.
“Harapan kami, ada sinkronisasi yang baik antara pemerintah dan perbankan. Kami tidak meminta uangnya masuk ke kantong kami atau pemerintah, tapi langsung dalam bentuk fisik yang bisa dinikmati warga,” ungkapnya. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
