SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menyoroti pentingnya kejelasan indikator dan pemetaan (mapping) kelompok rentan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal itu disampaikannya usai menghadiri agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kota Samarinda.
Novan menjelaskan keterlibatan serta kontribusi masyarakat yang masuk dalam kategori rentan termasuk penyandang disabilitas, menjadi salah satu catatan penting bagi legislatif. Menurutnya pemerintah kota harus memiliki basis data yang granular (data kecil) agar program yang diluncurkan tepat sasaran.
“Hal ini yang memang perlu adanya mapping (pemetaan) yang jelas sebenarnya kalau kita lihat. ‘Kan bicara rentan ini contoh yang masuk dalam kategori rentan itu contoh disabilitas pun masuk. Nah di sini kita harus mapping, mana yang produktif yang masih produktif secara fisik, mana yang sudah tidak produktif,” ujar Novan saat diwawancarai awak media, Senin (15/6/2026).
Ia menambahkan ketegasan dalam memisahkan data antara kelompok yang masih memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dengan yang sudah tidak berdaya sangat krusial bagi pengambilan kebijakan.
“Di sinilah nanti yang agar kita dapat memberikan kebijakan yang memang mampu dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Salah satu poin krusial yang disorot Novan adalah penanganan kelompok Lanjut Usia (Lansia). Ia menilai tidak sedikit warga Lansia di Samarinda yang secara fisik masih merasa mampu dan memiliki keinginan kuat untuk beraktivitas secara ekonomi maupun sosial. Apabila potensi ini tidak difasilitasi, dikhawatirkan akan memicu rentetan permasalahan sosial baru di Kota Tepian.
“Contoh tadi ada seorang ibu-ibu yang Lansia, secara produktivitas dia merasa mampu. Nah ini perlu diberikan wadah. Agar bagaimana produktivitasnya mampu disalurkan dan juga mengurangi yaitu tadi permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Karena ada keinginan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan sebaliknya bagi kelompok rentan yang secara fisik memang sudah tidak lagi produktif, pemerintah wajib menyiapkan skema jaminan sosial dan pemeliharaan yang komprehensif.
“Belum halnya yang memang secara fisik produktivitasnya tidak mumpuni. Nah itu yang perlu juga bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan,” tambahnya.
Melalui rancangan RKPD 2027 itu, Komisi IV DPRD Samarinda berharap program-program pemberdayaan masyarakat rentan dapat bergerak lebih maksimal dan memberikan dampak nyata di lapangan. Kendati begitu, Novan menegaskan pihak legislatif tidak akan melepas pengawasan begitu saja. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah berjalan efektif.
“DPRD akan selalu memantau tentang efektivitas dari program ataupun kebijakan yang sudah dilakukan nantinya. Itu yang paling terpenting, agar jelas gitu loh, mapping-nya tuh jelas. Agar apabila kita mendiagnosanya jelas, maka pengobatannya pun jelas,” jelas Novan. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
