SAMARINDA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur memuat pelaksanaan program Gratispol. Program ini tengah digenjot untuk dijalankan pada tahun ajaran baru, sehingga perencanaannya terus dimatangkan demi pelaksanaan yang optimal.
Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, usai pertemuan dengan pihak-pihak penanggung jawab Gratispol, menyampaikan sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, dari sisi pendekatan yuridis. Kami berharap program Gratispol ini aman secara regulasi dan aturan, sehingga implementasinya nanti juga tidak menimbulkan masalah hukum,” ujarnya kepada awak media, Rabu (09/07/2025).
Selain aspek hukum, ia menekankan pentingnya pendekatan sosiologis. Menurutnya, kebijakan ini harus mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Soal pemerataan juga menjadi sorotan. Agusriansyah mewakili Komisi IV yang membidangi isu pendidikan dan kesehatan berharap Gratispol benar-benar menyentuh seluruh lapisan, termasuk di daerah tertinggal.
“Misalkan dalam Gratispol untuk pendidikan SMA/SMK, selain pakaian gratis, perlu juga dipikirkan bagaimana daerah-daerah tertinggal diperlakukan. Misalnya dengan membentuk boarding school atau sekolah berasrama,” jelasnya.
Sekolah berasrama dianggap menjadi solusi bagi wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Lebih lanjut, pemerataan juga bisa diwujudkan dengan memperbaiki infrastruktur jalan menuju sekolah atau menyediakan bus sekolah untuk mendukung akses siswa dari desa-desa terpencil. (Adv)
Editor: Susanto
