BERAU – Persoalan banjir dan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan di wilayah perkotaan Tanjung Redeb kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Berau.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem drainase, khususnya pembangunan saluran primer yang langsung terhubung ke sungai besar.
Menurutnya kondisi drainase yang ada saat ini belum mampu mengatasi volume air hujan yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari masih seringnya banjir musiman dan genangan air di sejumlah titik kota yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia menilai pembangunan drainase selama ini lebih banyak berfokus pada saluran sekunder, sementara saluran primer sebagai jalur utama pembuangan air justru belum menjadi prioritas.
“Saya mohon maaf kepada DPUPR Berau, tapi saya melihat kinerjanya belum maksimal. Kenapa banjir masih sering terjadi? Ini karena tidak adanya saluran primer yang dibuat untuk mengalirkan air langsung ke sungai besar,” ujar Dedy, Jumat (5/3/2026).
Ia menjelaskan saluran primer memiliki fungsi penting sebagai jalur utama aliran air dari berbagai saluran kecil menuju sungai besar. Tanpa adanya saluran primer yang jelas dan terhubung langsung ke sungai, air akan tertahan di saluran-saluran kecil sehingga memicu genangan dan banjir.
“Jangan hanya membuat saluran kecil, tapi yang utama justru tidak ada. Saluran primer itu harus lurus dan langsung mengarah ke sungai besar. Kalau belok-belok, air tidak bisa mengalir dengan baik,” tegasnya.
Dedy menyoroti kondisi drainase di wilayah Bedungun yang disebutnya menjadi salah satu titik yang cukup sering mengalami banjir. Ia menilai masalah tersebut terjadi karena jalur pembuangan air menuju sungai tidak jelas atau terhambat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menekankan perlunya keberanian pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis, termasuk melakukan pembebasan lahan ketika terdapat bangunan atau area yang menghalangi jalur aliran air menuju sungai.
“Kalau memang ada yang menghalangi aliran air menuju sungai besar, ya harus dibebaskan. Ini demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Selain pembangunan jalur utama drainase, Dedy meminta DPUPR Berau memperhatikan kualitas pembangunan saluran yang sudah ada, mulai dari kedalaman, kapasitas tampung air, hingga kualitas pemasangan konstruksi.
Menurutnya sistem drainase yang baik harus mampu menampung debit air tinggi saat hujan deras sehingga air dapat segera dialirkan tanpa menyebabkan genangan di permukiman warga.
Ia menekankan pentingnya respons cepat dari instansi terkait setiap kali terjadi banjir. Petugas diharapkan segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi kondisi dan mencari penyebab utama terjadinya genangan air.
Dedy berharap persoalan banjir yang terus berulang ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan sistem drainase yang lebih terintegrasi dan terarah di masa mendatang.
Melalui perencanaan yang matang serta pembangunan saluran primer yang memadai, ia optimistis permasalahan banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Setiap ada banjir, jangan tunggu lama. Langsung turun, lihat kondisi di lapangan, cari tahu penyebabnya dan segera ambil tindakan,” ungkap Dedy. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
