KEPEMIMPINAN duet Rudy Mas’ud dan Seno Aji di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memasuki fase evaluasi jelang tahun kedua mereka memimpin. Sejumlah program strategis yang digagas pemerintah provinsi dinilai berjalan di jalur yang tepat, namun sejumlah catatan kritis muncul dari daerah terkait implementasi dan koordinasi antar pemerintah daerah.
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai berbagai program strategis provinsi telah menunjukkan arah yang baik. Menurutnya, secara konsep, kebijakan provinsi layak diapresiasi, namun implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami mendukung penuh kebijakan provinsi. Tapi koordinasi dan sinkronisasi harus diperkuat supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan,” tegas Mahyunadi kepada Media Kaltim, Kamis (19/2/2026).
Sorotan utama Mahyunadi tertuju pada sektor pendidikan. Ia mengungkap adanya masalah administrasi yang cukup signifikan antara program Gratispol, yang digagas pemerintah provinsi, dan Beasiswa Kutim Tuntas, program pemerintah kabupaten.
Beberapa mahasiswa tercatat dalam sistem sebagai penerima Gratispol sehingga otomatis ditolak saat mendaftar Beasiswa Kutim Tuntas. Padahal, mahasiswa tersebut mengaku belum pernah menerima bantuan apa pun.
“Banyak mahasiswa kita tertolak Beasiswa Kutim Tuntas karena menurut data sudah dapat Gratispol. Sementara anaknya sendiri belum pernah menerima apa-apa. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Mahyunadi menekankan bahwa persoalan administrasi seperti ini tidak boleh membuat mahasiswa kehilangan haknya. Kedua program, lanjutnya, sejatinya memiliki tujuan yang sama: meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Kutim.
“Jangan sampai anak-anak kita tidak dapat di provinsi, di kabupaten juga tidak dapat. Kasihan mereka,” tambahnya.
Tantangan Sinkronisasi Antar Pemerintah Daerah
Masalah yang muncul di Kutim menjadi cerminan tantangan lebih luas dalam implementasi program strategis di Kaltim. Meskipun pemerintah provinsi memiliki visi yang jelas dan program yang terencana, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota masih menjadi pekerjaan rumah.
Mahyunadi menekankan pentingnya integrasi data antar pemerintah provinsi, kabupaten, hingga perguruan tinggi. Menurutnya, sistem yang terhubung dan komunikasi yang intens menjadi kunci agar program-program ini benar-benar tepat sasaran.
“Programnya sudah bagus, tinggal kita rapikan datanya dan perkuat koordinasi. Supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Rudy–Seno, pemerintah provinsi Kaltim diharapkan dapat memperbaiki sistem koordinasi dan sinkronisasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara rutin akan menjadi alat untuk memastikan program strategis berjalan sesuai tujuan.
Dengan perbaikan ini, diharapkan program-program provinsi tidak hanya berjalan lancar di tingkat kebijakan, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan akses bantuan sosial. (Tim MK)
