SAMARINDA — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece yang sempat viral belakangan ini. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan menjadi polemik.
“Kalaupun negara ini kotor, masa iya kotor? Kenapa harus bendera One Piece?,” ucap Demmu usai Rapat Dengar Pendapat, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, jika pengibaran itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi hukum dan pemerintah, hal itu masih bisa dipahami. Namun ia menegaskan agar jangan sampai rakyat diancam hanya karena simbol itu. “Kalau masyarakat merasa kecewa, ya jangan juga diancam. Anggap saja sebagai refleksi bagi para pemimpin,” katanya.
Demmu juga menolak pendekatan represif terhadap masyarakat. “Janganlah sampai ada tangkap-menangkap. Itu tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan kebencian yang bisa meledak sewaktu-waktu,” tambahnya.
Fenomena bendera One Piece sendiri memicu pro dan kontra, baik di level nasional maupun daerah, dengan banyak tafsir yang berkembang di publik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memilih tidak banyak berkomentar. “Saya tidak tahu soal itu (anime One Piece),” ujarnya singkat. Anime populer asal Jepang tersebut memang lebih akrab dengan generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, dibanding generasi sebelumnya.
(Adv/DPRD Kaltim)
