TENGGARONG – Upaya memperkuat sektor pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar) kini diarahkan menuju sistem pembangunan yang lebih terencana dan kolaboratif. Hal itu tampak dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kukar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan dirangkai dengan KTNA Award tersebut menjadi bagian dari semarak Hari Tani Nasional 2025, sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha pertanian di Kukar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, hadir langsung membuka kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua KTNA Kukar, Edi Damansyah, beserta jajaran yang telah menginisiasi forum ini sebagai wadah dialog produktif antara petani dan pemerintah.
“Sektor pertanian ini adalah bagian penting dalam visi misi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Dan kami sampaikan komitmen bahwa semua program pertanian akan dikolaborasikan,” tutur Sunggono.
Lebih dari sekadar peringatan Hari Tani, FGD ini menjadi forum sinkronisasi lintas sektor yang menampung aspirasi petani di 20 kecamatan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Kukar ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan pertanian benar-benar berbasis kebutuhan lapangan, bukan sekadar proposal administratif.
Dalam paparannya, Sunggono menyebut pemerintah daerah telah menyalurkan beragam alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tingkat petani. Namun, ia menilai, dukungan infrastruktur harus dibarengi dengan komunikasi aktif antara petani dan pemerintah agar kebijakan benar-benar menjawab tantangan di lapangan.
“Pemerintah pun secara rutin menggali informasi dari petani, sembari menghimpun apa saja yang mereka perlukan. Sehingga menjadi pedoman kerja RPJMD Kukar Idaman Terbaik tahun 2025–2030,” jelasnya.
Sunggono memastikan hasil dari FGD tidak akan berhenti di tataran diskusi, melainkan menjadi dasar kebijakan konkret bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Ia menegaskan koordinasi lintas instansi akan diperkuat untuk memastikan setiap usulan petani bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami harap tidak ada lagi program sektor pertanian yang hanya berbasis proposal, tapi berbasis kegiatan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari dan betul terlaksana. Mudah-mudahan nanti semua dokumen ini bisa masuk ke renstra OPD untuk dicapai pada periode 2025-2030,” jelas Sunggono. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
