SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu fokus utama yakni efisiensi belanja daerah sekaligus pelaksanaan 50 program prioritas yang sudah ditetapkan.
Dalam rapat paripurna, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPRD Kutim, di antaranya PKS, Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP, Gelora Amanat Perjuangan (GAP), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR). Menurutnya catatan DPRD sangat substantif dan menjadi masukan penting bagi perbaikan tata kelola anggaran di sisa tahun berjalan.
“Masukan fraksi-fraksi DPRD kami anggap sangat berharga. Pemerintah siap menindaklanjutinya dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Ardiansyah, Jumat (26/9/2025).
Pemkab Kutim mengakui adanya penurunan pendapatan daerah hingga Rp1,256 triliun akibat turunnya transfer dari pemerintah pusat. Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif dengan kenaikan 23 persen, sementara transfer dari pemerintah provinsi naik 26 persen.
“Kami akan terus menggali potensi pendapatan dari sektor pariwisata, perikanan, hingga UMKM agar tidak hanya bergantung pada satu sumber,” jelas Bupati.
Sejumlah fraksi DPRD Kutim menyoroti rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai 43,98 persen per Agustus 2025. Fraksi PKS dan Golkar mendesak agar realisasi anggaran dipercepat agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya prinsip Value for Money serta digitalisasi pengelolaan anggaran. Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan PAD Rp82,7 miliar, namun meminta agar anggaran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta dukungan UMKM.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menekankan agar belanja daerah tidak hanya terfokus pada belanja pegawai. Fraksi PIR mendesak percepatan belanja infrastruktur, sedangkan Fraksi Nasdem mengingatkan agar perubahan APBD tetap mengacu pada PP No. 12/2019 serta memperhatikan mandatory spending dan 50 program prioritas.
Menjawab catatan tersebut, Pemkab Kutim menyatakan siap melaksanakan langkah-langkah strategis antara lain yakni Optimalisasi PAD melalui pariwisata, perikanan, dan diversifikasi ekonomi, percepatan realisasi belanja infrastruktur dasar dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, transparansi pemangkasan belanja dan evaluasi program unggulan, fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan layanan dasar masyarakat, Optimalisasi belanja dari DAK, DBH, dan BLUD dengan tetap menjaga komitmen mandatory spending serta realisasi 50 program prioritas.
“Pemerintah bersama DPRD dan seluruh elemen masyarakat harus bergotong-royong untuk memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata. Amanat rakyat adalah prioritas utama kita,” jelas Ardiansyah.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
