SAMARINDA – Belakangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan publik terkait gaji dan tunjangan anggotanya.
Berdasarkan data yang dihimpun Media Kaltim, alokasi belanja gaji dan tunjangan DPRD Kaltim mencapai sekitar Rp52,2 miliar. Jika dirata-rata, setiap anggota menerima sekitar Rp79 juta per bulan, meski tidak seluruhnya berbentuk tunai.
Saat dimintai tanggapan, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, enggan menjelaskan lebih jauh. Ia menilai pertanyaan seputar gaji dan tunjangan anggota dewan tidak etis untuk dibahas.
“Tidak etislah nanya tunjangan, saya takut salah ngomong, nanti diputar-putar lagi,” katanya seusai Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Isu ini mulai mencuat sejak Agustus lalu, ketika masyarakat menyoroti kinerja DPRD di tengah tingginya fasilitas dan tunjangan yang diterima. Sejumlah anggota dewan bahkan menolak memberikan tanggapan karena menilai isu tersebut sensitif.
Di sisi lain, publik berharap efisiensi anggaran justru dimulai dari pemangkasan gaji dan tunjangan anggota dewan, bukan dari alokasi untuk rakyat. Saat ini, DPRD Kaltim dihuni 55 anggota yang terbagi ke dalam empat komisi.
Hasanuddin menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara sistem gaji DPR RI dan DPRD. Jika di DPR RI menggunakan mekanisme lump sum (pembayaran sekali dalam jumlah besar tanpa perincian), maka DPRD menerapkan sistem ad-cost, yakni biaya yang dihitung sesuai ukuran, durasi, atau periode tertentu.
“DPRD Kaltim tidak menentukan sendiri. Semua sudah ditetapkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Ya, kita menerima saja,” tegasnya.
Meski demikian, Hasanuddin mengakui ada kekhawatiran ke depan gaji dan tunjangan anggota dewan juga akan mengalami pemotongan. Apalagi, wacana efisiensi anggaran tahun depan disebut-sebut bisa mencapai 75 persen.
Dengan nominal yang dinilai fantastis—bahkan 20 kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR)—kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan publik. Masyarakat berharap, besarnya gaji dan tunjangan mampu diimbangi dengan kinerja dewan yang benar-benar mewakili suara rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (ADV)
